Khofifah Raih Penghargaan Tokoh Peduli Masyarakat Pesisir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Selanjutnya, Pemprov Jatim juga melakukan strategi pengelolaan ekosistem kelautan berkelanjutan melalui pemulihan habitat Lobster Terpadu dengan membuat habitat lobster buatan sebagai habitat lobster yang rusak, sekaligus untuk menciptakan mata rantai ekosistem baru.

"Upaya ini sebagai dukungan terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan, sehingga dapat dinikmati secara ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Timur menuju Blue Economy," terang Khofifah.

Selain itu, ungkap Khofifah, pihaknya juga aktif melakukan rehabilitasi mangrove. Salah satunya lewat gerakan Festival Mangrove Jatim.

Berdasarkan data Dishut Provinsi Jatim, sejak tahun 2020 hingga saat ini, telah dilaksanakan penanaman mangrove di pesisir Jawa Timur melalui dana APBD, APBN dan dukungan para pihak lainnya seluas 1.930,53 ha. Dengan jumlah total bibit mangrove sebanyak 6.813.947 batang.

Upaya pelestarian lainnya, yaitu lewat rehabilitasi ekosistem terumbu karang yang dilakukan menggunakan terumbu karang buatan dari beton dengan bentuk kubus, kemudian di susun menjadi sebuah modul.

Sejak tahun 2019 hingga saat ini, telah dilaksanakan rehabilitasi terumbu karang seluas 27,34 ha laut territorial Jawa Timur.

"Kami melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, juga berupaya mengoptimalkan pelayanan perizinan kapal perikanan dengan sistem jemput bola ke sentra nelayan serta berkolaboarsi dengan berbagai pihak. Berkat hal ini, dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kapal yang berizin rata-rata sebesar 100 persen atau hampir 2 kali lipat," terangnya.

"Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, yaitu dari 798 unit menjadi 3.668 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sudah mencapai 2.498 unit per agustus, dan akan terus bertambah sampai dengan bulan Desember 2023," imbuh Khofifah.

Selain gerai layanan jemput bola, DKP Jatim juga terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait tata cara dan penyadaran betapa pentingya memiliki dokumen perizinan kapal perikanan, sehingga nelayan akan lebih tenang melaut dan mendapatkan hasil tangkapan yang optimal.

Berdasarkan data perizinan DKP Jatim, sejak tahun 2019 hingga saat ini telah di fasilitasi berbagai perijinan. Antara lain, Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 871, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 2.492, Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebanyak 215, dan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) sebanyak 4.621.

Kemudian, Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) sebanyak 920, Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) sebanyak 237, Surat Ijin Penangkapan Ikan - Andon (SIPI A) sebanyak 882, dan Elektronik Buku Kapal Perikanan (EBKP) sebanyak 98.

Di akhir, Gubernur Khofifah berharap, penghargaan yang diterimanya akan menjadi penyemangat untuk terus berinovasi di bidang kelautan dan pesisir. Pasalnya, Indonesia sebagai wilayah maritim akan terus bergantung dan berseiring dengan laut serta pesisir.

"Sebagai negara maritim, kami berharap, akan semakin banyak inovasi di bidang kelautan dan pesisir. Sehingga, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir termasuk para nelayan di dalamnya," pungkasnya.