Angka Kemiskinan Turun, Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso: Bersiap Bantuan Berkurang

SURYA.co.id | SIDOARJO – Ketika perekonomian sudah semakin membaik dan angka kemiskinan juga terus menurun, tentu ada dampak yang harus diterima.

Salah satunya adalah berkurangnya program-program bantuan dari pemerintah kepada masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengingatkan ketika angka kemiskinan turun beberapa program bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi jelas akan berkurang.

“Contoh bantuan sosial dari kementrian berupa JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), bantuan pangan non tunai, dan sebagainya itu. Ketika angka kemiskinan turun berarti data penerimanya juga jelas bakal dikurangi. Dan kita harus siap ketika ada warga yang sebelumnya menerima bantuan kemudian tidak mendapatkan lagi,” kata Bangun.

Di sektor kesehatan juga demikian.

Sejauh ini, disebutnya sudah ada sekira 25.000 warga penerima KIS yang bersumber dari APBN sudah dinonaktifkan, alias tidak mendapat bantuan itu lagi.

“Kondisi perekonomian di Sidoarjo memang membaik. Angka kemiskinan menurun, stunting menurun, dan sebagainya itu memang menjadi trend positif bagi kinerja pemerintah. Tapi di sisi lain, mau tidak mau kita harus siap ketika ada beberapa orang yang tergeser. Sebelumnya dapat bantuan, sekarang tidak,” tandasnya.

Dalam hal penanganan stunting, politisi PAN ini juga mengakui bahwa sejauh ini memang ada sejumlah program prioritas dari pusat dan daerah yang telah terlihat hasilnya untuk mengurangi stunting di Sidoarjo.

“Angka stunting di Sidoarjo memang sempat naik dari 16 persen ke 18 persen. Setelah kami telusuri, ternyata data itu karena sistem surveinya atau cara perhitungannya yang berubah. Padahal, dari sisi penimbangan bayi, di setiap kecamatan di Sidoarjo sudah banyak yang membaik. Ada yang hanya 4 persen ada yang 3 persen,” ungkapnya.

Diakuinya, program penanganan stunting sudah berjalan.

Namun, ada yang perlu dikritisi, yakni kolaborasi dan kordinasinya.

Jangan sampai keluarga yang terdata potensi dan resiko stantung dan sudah dipastikan mendapat bantuan sosial dari kementrian maupun dari pemerintah daerah, hanya terdata saja.

“Asupan gizi dan sebagainya yang diberikan itu jangan hanya diberikan begitu saja. Tapi harus dipantau dan dipastikan bahwa yang bersangkutan yang mengonsumsinya, bukan keluarga lainnya. Kemudian dipantau secara periodik bagaimana pertumbuhannya,” pesan Bangun.

Kordinasi antara Dinkes, Dinsos, dan Pemerintahan Desa harus benar-benar berjalan baik.

Intervensi gizi yang diberikan kepada anak-anak itu harus benar-benar dipastiakn setiap hari.

"Diukur setiap bulan. Jangan asal diberikan," pungkasnya.