Pertanian Kabupaten Mojokerto Terancam Krisis, Akibat Pemprov Tidak Beri Realokasi Pupuk Subsidi

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Dinas pertanian (Diperta) Kabupaten Mojokerto bersiap menghadapi ancaman kelangkaan pupuk bersubsidi. Penyebabnya, usulan realokasi pupuk subsidi ke Pemrov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, pada 24 Juli 2023, hingga kini belum terealisasi.

Alokasi tambahan pupuk subsidi tersebut untuk menyikapi e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dari Kementan RI yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani di Kabupaten Mojokerto.

"Sudah kita sikapi dengan mengusulkan tambahan alokasi (pupuk bersubsidi), sudah terkirim suratnya. Tetapi sampai dengan saat ini, baru minggu kemarin teman-teman bidang Sarpras saya suruh konfirmasi ke provinsi juga belum ada kabar," ucap Kepala Diperta Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah, Rabu (4/10/2023).

Nurul mengatakan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk petani di 18 kecamatan kurang lebih 49 ton, pada tahun 2023. Sedangkan usulan pupuk bersubsidi jenis Urea melalui e-RDKK yakni sebanyak 24.540.755 namun e-alokasi 20.997.000.

Usulan pupuk subsidi NPK dari 26.353.243 hanya terpenuhi sekitar 13.863.000. "Permohonan tambahan alokasi sesuai e-RDKK untuk pupuk Urea 3.543.755 dan pupuk NPK 12.490.243," jelasnya.

Ia khawatir jika tambahan alokasi itu tidak terealisasi maka berpotensi memicu kekurangan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Mojokerto.

"Kalau kemungkinannya realokasi yang kami usulkan itu bisa direalisasikan ya tambah baik. Cuma memang kalau itu tidak direalisasikan ya memang sesuai e-RDKK memang ada kekurangan jauh. Nyatanya seperti itu datanya," bebernya.

Apalagi, kekurangan pupuk bersubsidi berpotensi terjadi jika alokasi tidak terealisasi. "Kemungkinan bisa memicu kekurangan kalau realokasi itu tidak terealisasi, karena kenyataannya kurang," ujarnya.

Nurul pun tidak tinggal diam menghadapi situasi ini, ia memanggil perwakilan Pupuk Indonesia di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk berkoordinasi terkait ketersediaan stok termasuk distribusi pupuk bersubsidi ke petani.

"Kita panggil perwakilan Pupuk Indonesia untuk saya kroscekkan sejauh mana penyaluran pupuk subsidi itu melalui distributor-distributor. Saya juga tidak bisa diam kalau benar-benar pendistribusiannya tidak sesuai karena itu haknya petani, jangan main-main," tegasnya.

Ditambahkan Nurul, hasil rapat koordinasi dengan perwakilan Pupuk Indonesia untuk distribusi pupuk bersubsidi sudah terserap sekitar 96 persen di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

"Sesuai data dari 18 kecamatan, rata-rata hampir sekitar 96 persen bahkan ada yang sampai 100 lebih dan 105 persen. Ada dua yang belum, tetapi kemarin sudah tercukupi seperti di Pacet dan Puri," pungkasnya.

Nurul berharap alokasi tambahan pupuk bersubsidi yang diajukan dapat segera terealisasi untuk mencukupi kebutuhan petani. "Harapan kami agar tambahan alokasi bisa terealisasi dengan jumlah e-RDKK yang belum terpenuhi, mengingat petani sangat membutuhkan pupuk tersebut," tandasnya. ****