KPU Lamongan Masih Tarik Ulur Alokasi Anggaran Pilkada 2024, BPKAD: Tak Sampai Angka Rp 78 Miliar

Lantaran, belum ada titik temu, akibatnya sampai pekan kedua awal Minggu pertama September ini, pemda belum menyepakati besaran anggaran Pemilu yang diajukan KPU Lamongan.

Anggaran yang diusulkan KPU, dipastikan besarannya mengalami kenaikan dibanding Pilkada 2020 sebelumnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahrus Ali saat dikonfirmasi terkait kebutuhan anggaran bagi KPU untuk Pilkada 2024 mengatakan, pihaknya memprediksi kebutuhan anggaran untuk Pilkada Lamongan pada 2024 nanti akan membengkak.

"Penambahan anggaran tersebut, terutama karena ada pembengkakan untuk honorarium. Yang paling banyak di honorarium," kata Mahrus.

Menurutnya, pengajuan itu bukan tanpa alasan. Sebab kenaikan anggaran dipicu keadaan yang berbeda dengan tahun 2020, karena dipicu inflasi dan kebutuhan honorarium.

"Apalagi jumlah desa di Lamongan terbanyak se-Jatim. Maka kalikan saja honorarium, jumlah PPS dengan jumlah desa," ungkap Mahrus.

Diungkapkan, kalau berhitung pada inflasi maka penambahan honor untuk PPS pasti ada penambahan anggaran. Pihaknya masih berhitung dengan pemkab yakni, BPKAD.

Ada masukan agar anggaran untuk honorarium dikurangi. Mahrus menghargai masukan tersebut, tapi itu belum tepat.

"Masukan itu akan kami konsultasikan pada saat rakor dengan KPU RI pada Selasa-Rabu pekan depan di Sidoarjo," katanya.

Mahrus menambahkan, kebutuhan anggaran ke depan di angka Rp 78 miliar, dan anggaran itu paling banyak digunakan untuk honorarium yang diperkirakan mencapai total Rp 51 miliar.