KPU Lamongan Masih Tarik Ulur Alokasi Anggaran Pilkada 2024, BPKAD: Tak Sampai Angka Rp 78 Miliar

SURYA.CO.ID,LAMONGAN - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan, meminta KPU Lamongan bersedia mengurangi pengajuan anggaran Pilkada 2024.

Komunikasi yang selama intens dilakukan KPU dengan BPKAD masih belum ada kata sepakat.

"KPU bisalah mengurangi pengajuan anggarannya di bawah Rp 78 miliar," ujar Kepala BPKAD Lamongan, Khusnul Yaqin saat dikonfirmasi SURYA.CO.ID, Jumat (8/9/2023).

Ia mengatakan, BPKAD semula masih bertahan di angka Rp 61, 5 miliar.

Namun, BPKAD kemungkinan bisa menambah yang tidak sampai menyentuh di angka Rp 78 miliar.

Pihaknya, lanjut Khusnul, bersama KPU masih akan bertemu lagi. Namun sebelum bertemu tatap muka untuk membicarakan kebutuhan anggaran Pilkada 2024 tersebut, komunikasi tetap intens berlangsung.

Semula, KPU Lamongan sudah tiga kali bertemu untuk menyampaikan pendanaan Pilkada 2024. Yaitu pada 8 Maret 2022, 24 Maret 2022 dan 8 Maret 2023.

Pertama, KPU Lamongan menyampaikan usulan pendanaan Rp 103 miliar. BPKAD kemudian meminta agar KPU kembali mencermati dan akhirnya menemukan angka Rp 90 miliar.

Selanjutnya dilakukan pencermatan dan sesuai dengan KPT 543 dengan rincian di masing-masing anggaran ketemu Rp 78 miliar.

Hanya saja, imbuh Khusnul, angka terakhir itu menurut penilaiannya masih bisa diturunkan terkait dengan kemampuan keuangan daerah.

"Saya belum menyebutkan pasti, tapi itu seharusnya masih bisa diturunkan lagi, tidak sampai pada angka Rp 78 miliar," ungkapnya.

Khusnul optimis perhitungannya akan ketemu dan bisa disepakati.

"Kalau pertimbangan KPU memang terbesar untuk alokasi honorarium," jelasnya.

Khusnul berharap, alokasi anggaran untuk Pilkada 2024 ini akan segera ada kesepakatan.

"Ini bukan tawar menawar, tapi perlu dihitung kembali untuk menyesuaikan kemampuan keuangan," tandasnya.

Lantaran, belum ada titik temu, akibatnya sampai pekan kedua awal Minggu pertama September ini, pemda belum menyepakati besaran anggaran Pemilu yang diajukan KPU Lamongan.

Anggaran yang diusulkan KPU, dipastikan besarannya mengalami kenaikan dibanding Pilkada 2020 sebelumnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahrus Ali saat dikonfirmasi terkait kebutuhan anggaran bagi KPU untuk Pilkada 2024 mengatakan, pihaknya memprediksi kebutuhan anggaran untuk Pilkada Lamongan pada 2024 nanti akan membengkak.

"Penambahan anggaran tersebut, terutama karena ada pembengkakan untuk honorarium. Yang paling banyak di honorarium," kata Mahrus.

Menurutnya, pengajuan itu bukan tanpa alasan. Sebab kenaikan anggaran dipicu keadaan yang berbeda dengan tahun 2020, karena dipicu inflasi dan kebutuhan honorarium.

"Apalagi jumlah desa di Lamongan terbanyak se-Jatim. Maka kalikan saja honorarium, jumlah PPS dengan jumlah desa," ungkap Mahrus.

Diungkapkan, kalau berhitung pada inflasi maka penambahan honor untuk PPS pasti ada penambahan anggaran. Pihaknya masih berhitung dengan pemkab yakni, BPKAD.

Ada masukan agar anggaran untuk honorarium dikurangi. Mahrus menghargai masukan tersebut, tapi itu belum tepat.

"Masukan itu akan kami konsultasikan pada saat rakor dengan KPU RI pada Selasa-Rabu pekan depan di Sidoarjo," katanya.

Mahrus menambahkan, kebutuhan anggaran ke depan di angka Rp 78 miliar, dan anggaran itu paling banyak digunakan untuk honorarium yang diperkirakan mencapai total Rp 51 miliar.