Gambaran Proyek Prestisius IISP di Kaki Suramadu, Jadikan Bangkalan Pusat Keuangan Syariah Dunia

Di situ akan dilengkapi dengan indoor museum dan galeri, open galeri, amphitheatre, rooftop café dengan dukungan fasilitas publik seperti arboretum, camping ground, petualangan, pusat olahraga, dan lintasan jogging.

Kiai Syafik yang juga Sekretaris Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura memaparkan, anggaran untuk pembangunan masjid di kawasan IISP seperti disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Ir Moh Yasin sudah ada di APBD. Hanya saja lahannya belum ada sinyal dari PUPR.

“Kami siap membantu dan mendesak PUPR agar segera menyerahkan lahan itu kepada Pemprov Jatim. IISP tidak hanya menjadi etalase semua produk kearifan lokal masyarakat Madura tetapi juga sebagai etalase Jawa Timur,” pungkas Kiai Syafik yang menjabat Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Jawa Timur.

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ir Moh Yasin mengungkapkan, total kebutuhan lahan untuk sesuai perencanaan pembangunan IISP seluas sekitar 38 hektare. Kementerian PUPR memiliki lahan di KKJSM seluas 30 hektare yang pembebasannya dilakukan saat berdirinya Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

“Untuk lahan memang sebagian besar nantinya menggunakan lahan Kementerian PUPR, sekarang kami masih proses koordinasi dengan Kementerian PUPR. Namun tidak semua kami gunakan, hanya sebagian seusai deliniasi yang sudah direncanakan,” ungkap Yasin.

Seperti diketahui, pembangunan IISP di KKJSM menjadi bagian dari rencana strategis nasional dalam upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi di Pulau Madura. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019.

Diproyeksikan, pembangunan akan menelan biaya sebesar Rp 3 triliun dengan konsep pendanaan KPBU. IISP disiapkan sebagai pusat edukasi keilmuan Islam dengan dukungan infrastruktur terpadu, wisata, serta kelak mampu menjadi pusat keuangan syariah dunia.

“Anggaran sesuai di perpres itu kan KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dalam pelaksanaannya bisa dikoordinasikan lagi mungkin bisa didukung melalui APBD atau juga APBN,” jelas Yasin.

Ia menambahkan, FGD memang menjadi bagian dari penyusunan FS untuk memberikan rekomendasi. Apakah proyek ini layak untuk dilanjutkan dari aspek teknis, sosial, lingkungan, budaya, ekonomi.

“Kalau memang dari hasil kajian, perhitungan, masukan dari lintas sektoral dan seluruh elemen masyarakat memang ini layak, maka kami akan lanjutan ke tahapan selanjutnya. Inilah tujuan studi kelayakan, tahapan yang harus dilalui,” pungkasnya. ******