Wawali Inda Raya Ribut dengan Kadiskominfo, Pakar Hukum Unmer Madiun: Wali Kota Maidi Perlu Tangani

SURYA.co.id | MAdIUN - Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Dr Sigit Sapto Nugroho SH MHum, menyesalkan adanya kasus keributan antara Kepala Diskominfo Noor Aflah dengan Wakil Wali Kota Inda Raya.

Menurutnya, pemerintahan di bawah Wali Kota Maidi dan Inda Raya atau dikenal dengan sebutan MaDa, akan tuntas pada akhir Desember 2023.

"Terkait dengan tindak pencemaran nama baik dan lain sebagainya, biasanya dilakukan ketika kehormatan atau nama baiknya merasa tercemar," ujar Sigit, Kamis (9/8/2023).

Kendati demikian, dirinya juga berpendapat, melaporkan suatu tindak pidana adalah hak setiap warga negara.

Jika dilihat dari perspektif hukum, Sigit menilai permasalahan ini tak lepas dari etika di pemerintahan.

Soal ada unsur pidana atau tidak, maka semuanya diserahkan kepada aparat penegak hukum

"Apakah seseorang secara subyektif atau obyektif melakukan pelanggaran ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE, maka tentu saja perlu ditelaah hal hal yang menyangkut tindak pidana. Saya yakin aparat penegak hukum meminta pendapat para ahli. Seperti ahli bahasa, ahli komunikasi, ahli psikologi, menganalisis  konten atau muatan yang dipersoalkan," sambungnya.

Sigit juga menuturkan, jangan sampai keributan kedua belah pihak di media sosial, menimbulkan tanda tanya bagi khalayak luas.

Ia menilai sebenarnya terjadi miss komunikasi atau disharmonisasi beberapa hal.

"Bisa saja terjadi baik kewenangan, tupoksi dan lain lain. Seharusnya jangan sampai terjadi nila setitik rusak susu sebelanga. Prestasi Pemerintahan MaDa yang begitu besar, terganggu hanya karena persoalan yang tidak krusial," terangnya.

Tidak menutup kemungkinan, kata dia, dapat mempengaruhi program tata pemerintahan, sehingga perlu komunikasi antar pihak secara pribadi atau kelembagaan.

"Ini perlu ditangani Pak Wali Kota, bagaimana menciptakan hubungan dan membawa nama baik, terkait prestasi yang dilakukan. Paling tidak dikomunikasikan dulu. Jangan sampai melalui media sosial karena ranah publik, dan orang bertanya tanya. Jadi kembali lagi ke Etika Pemerintahan," pungkasnya.