Diberi Kesempatan 2 Tahun, Wali Kota Surabaya Dorong Penggabungan 10 SMP Swasta Yang Sepi Murid Baru

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Sebanyak 10 SMP swasta di Surabaya diketahui minim siswa atau sepi peminat pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun ini. Atas temuan tersebut, Wali Kota Surabaya mengusulkan agar masing-masing sekolah dapat digabungkan atau merger.

Ditemui usai bertemu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta di ruang kerjanya, Selasa (25/7/2023), Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa sepinya peminat untuk masing-masing sekolah tersebut bukan hanya tahun ini. Namun, sejak 4 tahun belakangan.

Menurut Cak Eri, salah satu tantangan yang harus dihadapi masing-masing sekolah tersebut adalah persaingan kualitas dengan sekolah lain. Karenanya pemkot juga akan memberikan pendampingan agar sekolah tersebut bisa meningkatkan kualitas hingga menarik minat siswa.

"Kami coba berikan kesempatan. Kami sepakat dengan MKKS, dua tahun ke depan kita lihat jumlah muridnya seperti apa. Sambil (sekolah) menaikkan kemampuannya. Kalau misalnya (dua tahun ke depan) sudah tidak bisa lagi, ya sudah," kata Cak Eri.

Apabila masih sepi pendaftar, maka salah satu solusi yang ia tawarkan adalah penggabungan sekolah atau merger. "Karena kasihan, kalau sekolah ini tidak dimerger, muridnya dua atau tiga (anak), terus bagaimana operasional sekolah ini?" ujar Cak Eri.

Ia menampik anggapan penyebab turunnya jumlah siswa sekolah swasta karena para siswa lebih banyak mendaftar di SMP negeri. Sebab data menunjukkan bahwa jumlah siswa yang diterima SMP swasta cenderung meningkat dibandingkan yang diterima di SMP negeri.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Surabaya, sebanyak 17.044 yang diterima masuk SMP Negeri Surabaya. Sedangkan jumlah siswa yang masuk lembaga swasta mencapai 17.146 anak.

Jumlah siswa yang diterima SMP Negeri turun selama dua tahun terakhir. "Jika tahun-tahun sebelumnya, SMP Negeri itu bisa menerima sampai 20.000 siswa pada tahun 2021. Kemudian turun menjadi 19.000 siswa di tahun 2022," katanya.

Sedangkan untuk lembaga SMP swasta, jumlah tersebut cenderung meningkat. Mengingat, pada 2022 lalu sekolah swasta baru mencapai 16.000 siswa.

Cak Eri mengungkap, peraturan Menteri Pendidikan telah mengatur terkait jumlah maksimal rombongan belajar (rombel) dan siswa pada SMP Negeri. Yang mana, jumlah peserta didik maksimal adalah 32 anak per-rombel dengan jumlah maksimal 10 rombel tiap satuan pendidikan.

"Sehingga aturan (Menteri) itu kita jalankan. Karena semakin banyak siswa, semakin banyak rombel, maka semakin tidak bisa murid itu dipantau oleh gurunya," katanya.

Apabila siswa di lembaga swasta dan negeri digabungkan, maka total anak yang mendaftar ke SMP di Surabaya di tahun ini mencapai 34.190 siswa. Jumlah tersebut masih di bawah jumlah lulusan SD di Surabaya yang mencapai 38.000 siswa.

"Memang ada 4.000 anak yang lulus (SD) yang belum kita ketahui (sekolahnya). Ini biasanya mondok (sekolah di Pondok Pesantren). Nah, ini nanti kita akan lihat," ujarnya.

Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo menyatakan, opsi penggabungan sekolah yang sepi siswa menjadi pilihan terakhir. Sebelum hal itu dilakukan, pihaknya bersama Dinas Pendidikan melakukan pendampingan.

Baik dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah maupun mendukung pembiayaan. "Untuk merger, harus ada komunikasi. Baik antara Dispendik dengan MKKS, sekolah, juga yayasannya," kata Erwin.