Warganet Pusing Nomernya jadi Kontak Darurat Pinjol Orang Lain, Begini Saran dari OJK

Buka nomor WhatsApp resmi OJK di 081-157-157-157.

Ketikkan nama pinjol yang ingin dicetak pada kolom chat.

Baca juga: CARA PRAKTIS Cek Pinjol Ilegal atau Resmi via WhatsApp, Waspada Tipu-tipu

3. Telepon 157 atau email

Masyarakat juga bisa mengecek legalitas pinjol dengan menghubungi OJK di nomor 157 atau mengirimkan surat elektronik ke email waspadainvestasi@ojk.go.id.

Sebanyak 155 Platform Pinjol Ilegal Dibekukan

Sebelumnya, dilansir Surya.co.id dari Tribunnews.com, OJK bersama anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) telah membekukan 155 platform pinjaman online ilegal berdasarkan data hingga 31 Mei 2023.

"Sampai dengan 31 Mei 2023, SWI menghentikan 15 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin serta menindaklanjuti temuan 155 platform pinjaman online ilegal dengan penghentian kegiatan setiap entitas ilegal dimaksud," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers, Selasa (6/6/2023).

Untuk menangani isu pelindungan konsumen sektor jasa keuangan dan mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, lanjutnya, OJK juga mendorong program literasi dan inklusi keuangan secara masif baik secara tatap muka maupun daring melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial.

Per 31 Mei 2023, OJK telah melaksanakan 812 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 162.528 orang peserta secara nasional.

Sikapi Uangmu merupakan saluran media komunikasi berupa minisite dan aplikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital.

"Telah memublikasikan konten edukasi keuangan sebanyak 174 konten, dengan jumlah pengunjung sebanyak 917.343 viewers per 31 Mei 2023," kata Friderica.

Selain itu, terdapat 19.671 pengguna LMSKU OJK per 31 Mei 2023, dengan akses terhadap modul sebanyak 21.014 kali akses dan penerbitan 15.995 sertifikat kelulusan modul.

Di sisi lain, OJK terus mendorong peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan regional untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan nasional.

"Sampai dengan 31 Mei 2023 telah terbentuk 492 TPAKD di 34 provinsi dan 458 kabupaten/kota (89,3 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia)" pungkasnya. 

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id