Sekretaris Komisi B Minta Pemkab Jember Beri Modal untuk Petani Tembakau yang Gagal Panen

SURYA.CO.ID, JEMBER - Ratusan hektare lahan tembakau di Kabupaten Jember tergenang air akibat hujan deras seharian pada Jumat (7/7/2023) padi, menjadi perhatian anggota dewan.

Pasalnya, bisa dipastikan para petani tembakau akan mengalami rugi besar akibat tanaman tembakau mereka mati karena terendam air dan terancam gagal panen

Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, David Handoko Seto mendorong dan meminta Pemkab Jember mengucurkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 2023 diprioritaskan untuk sektor pertanian, terutama tembakau.

"Mencermati perkembangan cuaca yang kurang bersahabat, dengan catatan tidak melanggar regulasi. Seharusnya Pemkab Jember bisa mengalokasikan 50 persen DBHCT itu diberikan untuk petani tembakau. Karena hujan deras kemarin membuat petani tembakau merugi besar, karena tanaman mereka banyak yang mati akibat banjir," ujarnya, Sabtu (8/7/2023).

Menurutnya, melalui penambahan jatah DBHCT bagi petani itu. Paling tidak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memberikan mereka modal bagi mereka untuk bercocok tanam ulang.

"Mengingat sebagian dari mereka ada yang sudah berutang ke bank untuk modal tanamnya. Adanya kebanjiran lahan kemarin, membuat nasib mereka makin terpuruk. Maka Pemkab harus hadir dalam situasi seperti ini," kata David.

Anggaran Rp 109 miliar dari DBHCHT di Jember, lanjutnya, paling banyak diberikan pada sektor kesehatan. Sementara, jatah bagi petani tembakau hanya 20 persen saja.

"Maka dari itu, kami minta jatah DBHCHT untuk petani bisa ditambah porsinya. Minimal 50 persen dari total anggaran tersebut untuk para petani tembakau sendiri," David menuturkan.

David juga menambahkan, gagal panen akibat cuaca ekstrem kemarin semakin melengkapi penderitaan petani tembakau. Sebab keluhan meraka mengenai pupuk langka dan mahal belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

"Apalagi Kebijakan pemerintah mencabut subsidi pupuk untuk tanaman tembakau. Padahal besarnya sumbangan cukai tembakau untuk APBN tidak main-main," ungkapnya.

"Sementara pihak asuransi pertanian, dalam hal ini Jasindo, tidak bersedia memberikan asuransi gagal panen kepada tanaman tembakau. Maka lengkaplah penderitaan petani tembakau" ucap David.

Seharusnya, tambah Davis, lemahnya kebijakan Pemerintah Pusat kepada petani harus ditambal oleh Pemkab Jember dengan memberikan porsi anggaran yang proporsional kepada dinas pertanian.

"Kami menyayangkan anggaran untuk Dinas pertanian selama ini hanya untuk pekerjaan normatif, bukan inovasi untuk memajukan pertanian Jember. Apa gunanya pertanian jadi program prioritas, kalau anggarannya tidak didukung," tegasnya.

Legislator Fraksi Nasdem ini mengaku khawatir, adanya bencana yang menimpa sektor pertanian tersebut, membuat para petani patah semangat. Padahal Jember menjadikan gambar daun tembakau sebagai simbol daerah.

Maka dari itu seyogyanya, kata David, saat seperti inilah pemerintah harus hadir memberikan perhatian proporsional kepada mereka.

"Karena populasi petani muda di Jember sangat sedikit. Tentu adanya kejadian kemarin membuat petani bisa malas bertani. Hal tersebut sangat berbahaya untuk masa depan agraria Jember pastinya," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Jember. Imam Sudarmaji belum memberikan komentar soal itu. Sebab saat dihubungi melalui sambungan telepon tidak menjawab.

Wakil Ketua Bidang Kebencanaan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Jember, Pujo Hadi Sutrisno mengatakan, untuk wilayah Ambulu dan Wuluhan hingga pukul 09.00 WIB, hujannya baru reda.

"Sementara kondisi tanaman petani sudah layu semua karena diguyur hujan sejak kemarin dan tadi pagi," ungkapnya.

Pujo mengatakan, hampir semua komoditas tanaman mati kebanjiran akibat cuaca buruk kemarin. Bukan hanya tembakau, tetapi juga cabai dan bawang merah.

"Untuk tembakau kasturi, biaya yang sudah dikeluarkan petani mencapai Rp 9 juta hingga Rp 11 juta. Untuk tembakau naus biaya yang sudah dikeluarkan petani mencapai Rp 16 juta hingga Rp 20 juta per hektarenya," paparnya.

Sementara bawang merah, kata Pujo, biaya yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 50 juta. Ujarnya, petani komoditas tersebut juga terdampak.

"Begitu juga tanaman melon, ada yang hampir panen kebanjiran. Sementara tanaman cabai besar biaya yang dikeluarkan petani sekitar Rp 45 juta per hektare," ungkapnya.

Kerugian tersebut, lanjut Pujo, masih berupa biaya operasional, tenaga dan pupuk yang dikeluarkan petani. Belum terhitung biaya sewa lahan.

Menurut Wahyu, salah seorang petani tembakau di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, hal tersebut merupakan risiko bagi para petani. Sebab cuaca alam terjadi di luar rencana manusia.

"Mau bagaiman lagi, namanya cuaca tidak menentu. Ini adalah ujian bagi petani, khususnya petani tembakau," keluhnya.

Wajyu mengaku mengalami kerugian hingga Rp 10 juta untuk biaya tanam tembakaunya yang masih umur satu bulanan. Jika dihitung dari mulai bajak sawah hingga tenaga.

"Belum lagi biaya pupuk dan semacamnya. Ada mungkin modal yang saya keluarkan Rp 10 juta jika ditotal. Bangkrut sudah kena banjir. Perlu cari utangan. Soalnya kambing saya sudah dijual untuk biaya tanam," curhatnya.