Sekretaris Komisi B Minta Pemkab Jember Beri Modal untuk Petani Tembakau yang Gagal Panen

SURYA.CO.ID, JEMBER - Ratusan hektare lahan tembakau di Kabupaten Jember tergenang air akibat hujan deras seharian pada Jumat (7/7/2023) padi, menjadi perhatian anggota dewan.

Pasalnya, bisa dipastikan para petani tembakau akan mengalami rugi besar akibat tanaman tembakau mereka mati karena terendam air dan terancam gagal panen

Sekretaris Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, David Handoko Seto mendorong dan meminta Pemkab Jember mengucurkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) 2023 diprioritaskan untuk sektor pertanian, terutama tembakau.

"Mencermati perkembangan cuaca yang kurang bersahabat, dengan catatan tidak melanggar regulasi. Seharusnya Pemkab Jember bisa mengalokasikan 50 persen DBHCT itu diberikan untuk petani tembakau. Karena hujan deras kemarin membuat petani tembakau merugi besar, karena tanaman mereka banyak yang mati akibat banjir," ujarnya, Sabtu (8/7/2023).

Menurutnya, melalui penambahan jatah DBHCT bagi petani itu. Paling tidak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memberikan mereka modal bagi mereka untuk bercocok tanam ulang.

"Mengingat sebagian dari mereka ada yang sudah berutang ke bank untuk modal tanamnya. Adanya kebanjiran lahan kemarin, membuat nasib mereka makin terpuruk. Maka Pemkab harus hadir dalam situasi seperti ini," kata David.

Anggaran Rp 109 miliar dari DBHCHT di Jember, lanjutnya, paling banyak diberikan pada sektor kesehatan. Sementara, jatah bagi petani tembakau hanya 20 persen saja.

"Maka dari itu, kami minta jatah DBHCHT untuk petani bisa ditambah porsinya. Minimal 50 persen dari total anggaran tersebut untuk para petani tembakau sendiri," David menuturkan.

David juga menambahkan, gagal panen akibat cuaca ekstrem kemarin semakin melengkapi penderitaan petani tembakau. Sebab keluhan meraka mengenai pupuk langka dan mahal belum tertangani dengan baik oleh pemerintah.

"Apalagi Kebijakan pemerintah mencabut subsidi pupuk untuk tanaman tembakau. Padahal besarnya sumbangan cukai tembakau untuk APBN tidak main-main," ungkapnya.

"Sementara pihak asuransi pertanian, dalam hal ini Jasindo, tidak bersedia memberikan asuransi gagal panen kepada tanaman tembakau. Maka lengkaplah penderitaan petani tembakau" ucap David.

Seharusnya, tambah Davis, lemahnya kebijakan Pemerintah Pusat kepada petani harus ditambal oleh Pemkab Jember dengan memberikan porsi anggaran yang proporsional kepada dinas pertanian.

"Kami menyayangkan anggaran untuk Dinas pertanian selama ini hanya untuk pekerjaan normatif, bukan inovasi untuk memajukan pertanian Jember. Apa gunanya pertanian jadi program prioritas, kalau anggarannya tidak didukung," tegasnya.

Legislator Fraksi Nasdem ini mengaku khawatir, adanya bencana yang menimpa sektor pertanian tersebut, membuat para petani patah semangat. Padahal Jember menjadikan gambar daun tembakau sebagai simbol daerah.

Maka dari itu seyogyanya, kata David, saat seperti inilah pemerintah harus hadir memberikan perhatian proporsional kepada mereka.