DPRD Mojokerto Soroti Belanja Daerah Kurang Maksimal, Silpa 2022 Masih 13,99 Persen

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) di Pemda Mojokerto tahun 2022 masih tergolong tinggi, yaitu mencapai 13,99 persen atau sekitar Rp 426 miliar. Meski sedikit berkurang dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, angka Silpa itu tetap menjadi perhatian DPRD setempat.

Anggota DPRD merespons Silpa itu dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.

Ketua Fraksi PKB DPRD Mojokerto, Hadi Fatkhur Rohman mengatakan, Silpa tahun 2022 lebih baik dalam penyerapan jika dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp 533 miliar. "Tetapi kami rasa Silpa Rp 426 miliar itu juga besar dan itu masih 13,8 persen," jelas Hadi, Kamis (22/6/2023).

Hadi berharap kinerja pemda terutama kebijakan perencanaan dan penganggaran agar lebih ditingkatkan. "Sehingga Silpa tahun berjalan bisa semakin ditekan tentunya dalam batas wajar di bawah 5 persen dari dana tersedia," ungkapnya.

Pandangan umum dari Fraksi PKS, penyerapan belanja daerah 2022 belum optimal atau hanya sekitar 87,64 persen atau Rp 2,620 triliun. Sedangkan targetnya adalah Rp 2,990 triliun. "Besaran Silpa Rp 426,235 miliar itu menunjukkan serapan belanja belum optimal," ucap Ketua Fraksi PKS, Evi Kusumawati.

Evi mengungkapkan, pihaknya meminta pemda semaksimal mungkin mengoptimalkan belanja daerah sekaligus memperbaiki penyebab kurangnya penyerapan anggaran tersebut. Misalnya faktor teknis gagal kontrak atau lelang, faktor gagal perencanaan dan faktor regulasi lainnya.

"Masih besarnya Silpa perlu dilacak dan diidentifikasi mengapa terjadi sehingga cukup besar. Apa ada yang kurang tepat di perencanaan atau implementasinya. Terutama kinerja serapan anggaran di masing-masing OPD," bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko menjelaskan tingginya Silpa 2020 harus dilihat dari sumbernya dan bukan menjadi acuan kinerja pemerintah daerah. "Silpa bukan sesuatu yang tabu namun harus dilihat dari mana sumber-nya dulu," kata Teguh.

Mantan Kadis Pertanian ini menyebut, faktor tinggi Silpa salah satunya adalah dana cadangan yang tidak bisa terserap pada 2022. "Sehingga anggaran itu kita masukkan pada 2023, yang nilainya Rp 55 miliar," terangnya.

Teguh mengatakan, apalagi ditambah adanya penyertaan modal dua BUMD sekitar Rp 40 miliar dan termasuk Silpa BOS Rp 4 miliar, maka Silpa BLUD kurang lebih Rp 100 miliar. Selain itu, juga dipengaruhi adanya efisiensi anggaran.

"Jadi semua penyedia barang penawarannya itu hampir 80 persen dan ada sisa anggaran 20 persen. Nah, 20 persen dari sekian miliar itu kan banyak, sehingga perlu dilihat Silpa itu karena apa saja. Artinya meski Silpa tinggi namun progam tetap berjalan maksimal," pungkasnya. *****