Hanya 29 Anggota DPRD Lamongan Merespons LKPJ Bupati Dengan Catatan, 21 Lainnya Membolos

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Tidak hanya anak sekolah yang membolos, ternyata sebanyak 21 anggota DPRD Lamongan juga 'menghilang' tanpa penjelasan saat rapat paripurna untuk memberi rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2022, Senin (3/4/2023).

Ketidakhadiran hampir separo anggota DPRD itu menjadi pertanyaan besar meski jawaban dewan dalam rapat paripurna disampaikan melalui juru bicara, Imam Fadli.

Karena itu suasana di ruang rapat terlihat kurang lengkap, banyak meja kosong. Di antaranya dua orang dari fraksi PKB, 7 orang dari fraksi Partai Demokrat, 4 orang dari PDI Perjuangan, 3 orang dari PAN, 4 orang dari fraksi PNRI 4, dan satu orang dari fraksi Indonesia Raya.

Tidak ada kejelasan terkait ketidakhadiran para wakil rakyat pada tersebut. Meski begitu, karena masih ada 29 anggota dewan yang hadir maka paripurna itu dinyatakan kuorum.

Dengan komposisi anggotanya yang tidak sempurna itu, pansus DPRD Kabupaten Lamongan kompak mengapresiasi kinerja dan prestasi yang dicapai Bupati Lamongan seperti dalam LKPJ Tahun Anggaran 2022, termasuk program prioritas Jamula (Jalan Mantap dan Alus Lamongan).

Namun para wakil rakyat Lamongan juga memberikan beberapa catatan yang perlu ditingkatkan dan dicapai. "DPRD Lamongan mengapresiasi hasil kinerja dan prestasi yang dicapai Bupati Lamongan. Seperti program Jamula dengan direkonstruksinya jalan sepanjang 41,096 KM," kata Imam Fadli pada rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022, Senin (3/4/2023).

Penilaian positif tersebut termasuk di antaranya terkait rehabilitasi jalan sepanjang 0,459 KM, pemeliharaan berkala 3,2 KM, penggantian jembatan di 6 titik.

Lebih lanjut, Imam menambahkan, Pansus merekomendasikan kepada Pemkab Lamongan untuk terus melanjutkan program Jamula pada tahun 2023. Dengan harapan panjang jalan Kabupaten Lamongan mencapai 600 KM lebih, seluruhnya akan tersentuh program Jamula.

Pansus juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas diterimanya penghargaan Railway Safety Award dari Kementerian Perhubungan RI. "Meski demikian, Pansus DPRD juga merekomendasikan agar Dinas Perhubungan mengontrol PJU yang mati," ungkapnya.

Dewan menyebut bahwa masih banyak PJU yang mati. Dishub diminta selalu mengontrol PJU-PJU sehingga tidak ada lampu yang padam sia-sia. "Merawat PJU lebih penting,” tambahnya.

Selain itu, keberhasilan Kesbangpol dalam menangkal paham radikalisme dan ekstremisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, juga diapresiasi. Juga terlaksananya program pengawasan oleh instansi pengawas pemerintah daerah sangat membantu kedisiplinan kinerja internal dalam kaitannya pelaksanaan urusan atau tugas pemerintahan.

Sementara di sektor pendidikan, Pansus meminta pemda membuat roadmap dan target penyelesaian pengangkatan honorer guru dan tenaga kependidikan untuk menjadi PPPK. Perbaikan sekolah yang tergenang air saat musim penghujan, juga menjadi catatan dewan yang perlu disampaikan agar tidak mengganggu KBM (kegiatan belajar mengajar).

Demikian pula masalah stunting, harus ada roadmap penanganan stunting secara menyeluruh. Mengkoordinasikan antar perangkat daerah, Dinas PMD dengan Kader Posyandu, Dinas Kesehatan, Dinas P3A, Dinas PPKB untuk bersama-sama mengurangi angka stunting melalui program-program yang terpadu.

Sementara untuk sektor tenaga kerja, DPRD merekomendasikan agar pemda memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bisa berkarya di perusahaan-perusahaan Lamongan. sehingga akan menekan tingkat pengangguran terbuka.

"Memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bisa berkarya di perusahaan Lamongan ini sangat penting. Dan perlu mendapatkan perhatian serius untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” pungkas Imam.

Rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022 tidak disambung dengan penyampaian oleh eksekutif. *****