Pantarlih Ilegal Lakukan Coklit di Trenggalek, Puluhan KK di Kecamatan Bendungan Didata Ulang

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Bawaslu Kabupaten Trenggalek memberikan 395 saran perbaikan atas pelaksanaan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) jelang Pemilu 2024.

Kordiv Pencegahan Humas dan Parmas Bawaslu Trenggalek Triono Al Fata merinci 395 saran perbaikan tersebut, 283 di antaranya ditujukan di tingkat desa, lalu sisanya di tingkat kecamatan.

Sebagian besar saran perbaikan tersebut dilakukan, karena Pantarlih atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kurang teliti dalam menjalankan tugasnya.

"Mulai dari stiker yang belum ditandatangani, lalu difabel yang belum ter-coklit, hingga Coklit yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang," kata Triono, Kamis (30/3/2023).

Khusus kasus terakhir, Triono mengungkapkan terjadi di Kecamatan Bendungan. Hal tersebut membuat Coklit terpaksa harus diulang.

"Ada 69 KK (Kepala Keluarga) yang harus Coklit ulang, yaitu di Desa Depok 60 KK. lalu, Desa Srabah 9 KK," lanjutnya.

Coklit tersebut harus dilaksanakan ulang, karena pihak yang melakukan Coklit bukanlah Pantarlih yang berwenang walau pun hal tersebut diketahui oleh Pantarlih yang bersangkutan.

"Temuan berawal dari tidak adanya tanda tangan di stiker Coklit, setelah dilakukan investigasi yang melakukan Coklit memang bukan Pantarlih yang berwenang," jelas Triono.

Ada sejumlah penyebab hingga Pantarlih nekat melakukan hal tersebut, yang pertama adalah adanya restrukturisasi tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlahnya berkurang.

"Dari sebelumnya 2.544 TPS menjadi 2.319 TPS," tambahnya.

Calon Pantarlih yang terlanjur diumumkan namanya lolos seleksi, otomatis tereliminasi ketika TPS yang menjadi wilayah kerjanya dihapus.

Hal tersebut dimanfaatkan Pantarlih yang lolos untuk bekerja sama dengan calon Pantarlih yang tereliminasi untuk melakukan Coklit di lokasi TPS lama yang kini menjadi wilayah kerjanya.