Beralasan Ada Pemilu 2024, Ada Kelompok Massa di Pamekasan Mendesak Pilkades 2023 Ditunda

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Tidak hanya Pemilu yang diisukan ditunda akibat keputusan kontroversial Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2023 pun ikut digoyang. Dengan memakai tahapan Pemilu 2024 sebagai alasan, sekelompok pengunjuk rasa yang mengaku mewakili 15 desa juga mendesak agar pilkades serentak ditunda tahun ini.

Pilkades serentak di Pamekasan dijadwalkan bergulir pada November 2023. Tetapi ratusan pengunjuk rasa yang beraksi di depan kantor DPRD Pamekasan, Rabu (8/3/2023) beralasan bahwa pilkades harus ditunda dengan alasan kondisi keuangan pemda tak memadai dan ada tahapan Pemilu.

Pengunjuk rasa yang sebagian ibu-ibu didampingi aktivis Barisan Masyarakat Merdeka (BMM) dan Front Aksi Massa (FAMAS) datang dengan menumpang puluhan mobil. Mereka membawa spanduk dan bergerak dari area monumen Arek Lancor, sambil berorasi menggunakan sound system.

Salah seorang koordinator aksi, Abdus Salam menilai, alasan mereka menolak pilkades di 15 desa pada 2023 ini, karena Pemkab Pamekasan dinilai tidak memiliki dana akibat defisit anggaran. Juga waktunya bersamaan tahapan Pemilu 2024

“Kami datang bersama warga dari 15 desa ingin memberitahukan, kami tidak mau pilkades serentak digelar. Ini bukan demi kepentingan kami semata, melainkan demi kepentingan negara yang lebih besar. Apalagi pemkab defisit anggaran, mampukah pemkab mendanai Pemilu dan Pilkada, serta pilkades serentak,” kata Abdus Salam.

Abdus Salam menyayangkan, beberapa waktu lalu juga ada aksi dari ratusan orang dari 15 desa yang menyatakan siap pilkades di desanya digelar. Dan pemkab bersama dewan pun menyetujui pilkades serentak digelar.

Namun sekarang juga ada masyarakat dari 15 desa yang tidak sanggup dan menolak pilkades serentak digelar pada tahun ini.

Saat massa berunjuk rasa, salah seorang anggota DPRD Pamekasan, Mohammad Sahur keluar dari gedung dewan. Tanpa basa-basi, Sahur menemui pengunjuk rasa dan membuka dialog. Bahkan di antara mereka meminta Sahur segera menjawab apakah bersedia pilkades ditunda atau tidak.

Tetapi Sahur tidak terpancing dengan pertanyaan itu. “Kami ini selalu membela kepentingan rakyat. Aspirasi tidak serta merta kami jawab sekarang, masih perlu pengkajian dengan melibatkan semua pihak,” tegas Sahur.

Karena Sahur dianggap tidak bisa memberikan kepastian, massa meminta Sahur untuk kembali masuk. “Karena dewan yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan pilkades serentak ini, kami tunggu di sini,” kata salah seorang dari pengunjuk rasa.

Selanjutnya pengunjuk rasa memutuskan berhenti berorasi dan membiarkan musik diputar dengan suara keras. Setelah menunggu tanpa kepastian selama satu jam lebih, akhirnya mereka malah membubarkan diri. “Mari sekarang membubarkan diri. Dan dalam beberapa hari ke depan, kami akan datang lagi dengan jumlah orang lebih banyak,” katanya. ****