NGERI, Banyak Muridnya Jadi Pejabat di Pamekasan, Ada Guru Madrasah Dibayar Rp 20 Ribu per Bulan!

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Pendidikan di Madrasah Diniyah (Madin) tidak kalah penting dibandingkan sekolah-sekolah umum lainnya, tetapi ternyata nasib para guru madin di Pamekasan sangat mengenaskan. Peran penting mereka mendidik anak bangsa malah dibalas kompensasi tidak manusiawi, karena sampai sekarang ada yang hanya menerima bayaran dari madrasah antara Rp 15.000 sampai Rp 20.000 per bulan.

Tidak hanya itu, para guru madin itu juga tidak pernah mendapat insentif dari pemda. Bahkan, sebagian dari mereka tidak menerima bayaran meski bekerja keras mendidik siswanya.

Karena itu, bisa dimaklumi ketika beberapa guru madin yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Pamekasan, mendatangi DPRD Pamekasan, Senin (27/2/2023). Mereka mendesak dewan memperjuangkan nasibnya agar mendapatkan insentif dari Pemkab Pamekasan.

Kedatangan para guru madin itu diterima Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Imam Hosairi dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Ahmad Zaini di ruang sidang utama DPRD Pamekasan.

“Mengapa kami di Pamekasan tidak mendapatkan uang insentif? Sementara di kabupaten lain, seperti Bangkalan, secara khusus menganggarkan insentif guru madin yang bersumber dari APBD,” ujar Ketua PGMNI Pamekasan, Ahmad Suhri saat menyampaika aspirasi.

Suhri mencontohkan, di negeri ini banyak tokoh bangsa baik di eksekutif maupun legislatif yang lahir dari rahim madrasah, termasuk anggota DPRD Pamekasan pernah duduk di bangku madrasah. Namun ironisnya, kondisi para pendidik di madrasah, khususnya madin, memprihatinkan.

Menurutnya, para pejabat legislatif dan eksekutif di Pamekasan mayoritas lulusan madrasah tetapi belum mampu melahirkan kebijakan yang pro madrasah. Khususnya mendukung guru-guru madrasah yang telah berpartisipasi mencetak generasi bangsa.

Suhri mengungkapkan, ada sekitar 10.000 guru madrasah di Pamekasan. Namun karena tidak ada insentif, banyak guru yang tidak mengajar. Sehingga sebagian madrasah yang terdiri enam kelas, hanya diisi dua atau tiga guru saja.

“Jika kondisi ini dibiarkan terus, bagaimana nasib anak-anak yang belajar di madrasah. Demi membantu guru pengajarnya, pihak yayasan menyisihkan uang yang diambil dari iuran siswa. Sementara iuran siswa hanya Rp 5.000 per bulan,” ungkap Suhri.

Karena itu mereka meminta dewan mengawal dan memperjuangkan anggaran untuk insentif guru-guru madin yang bersumber dari APBD. Paling tidak, setiap guru mendapat insentif setiap bulan dengan permintaan yang tidak terlalu besar, yaitu antara Rp 150.000 – Rp 200.000.

Karena para guru madin ada yang bekerja sambilan menjadi petani, pedagang dan wiraswasta, yang penghasilannya pas-pasan.

Menanggapi permintaan guru madin, Imam Hosairi berjanji akan memperjuangkan, agar para pendidik itu mendapatkan kesejahteraan berupa uang insentif yang selama ini belum pernah menerima.

Hosairi mengakui, sebenarnya bantuan untuk madin sudah ada tetapi dikhususkan pada operasional madrasah. Dan di Bangkalan, insentif untuk guru madin ada, namun menerima bergantian. Artinya, bulan pertama yang menerima guru si A dan bulan kedua untuk guru si B.

Dijelaskan, karena jumlah guru madin ada ribuan, maka tidak mungkin dianggarkan pada 2023 ini. Bisa jadi nanti pada 2024.

“Tolong kami minta daftar nama guru madin berikut alamat lembaga pendidikannya. Nanti kami akan rekomendasikan ke bupati agar menyampaikan ke bagian kesra lalu diusulkan kepada kami. Jika pemkab tidak menganggarkan, maka kami yang akan menganggarkan,” tegas Hosairi. *****