Jember Tempati Rangking ODF Terendah di Jatim, Akibat Masih Banyak Warganya Hobi BAB Sembarangan

SURYA.CO.ID, JEMBER - Dalam situasi mendesak, orang berpikiran modern pun bisa buang air besar (BAB) sembarangan di tempat terbuka, meski itu tidak boleh dibiasakan. Di Jember, ternyata masih banyak warga yang suka buang air sembarangan seperti di tegalan atau sungai.

Hal inilah yang membuat Jember masuk tingkat terendah Open Defecation Free (ODF), atau bebas dari kebiasaan BAB di tempat terbuka di Jatim. Hal ini menandakan masih banyak masyarakat yang buang air sembarangan mengingat ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam masyarakat tidak BAB sembarangan.

Data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur yang dirilis 31 Desember 2022 lalu menyebutkan, kemajuan akses sanitasi Kabupaten/Kota di Jatim, menempatkan Kabupaten Jember di posisi terbawah dalam ODF, hanya 24,2 persen.

Plt Kepala Dinkes Jember, Koeshar Yudyarto mengakui hal tersebut. Bahkan kata Koeshar, hanya satu kecamatan di Kota Tembakau yang sudah ODF total. "Sehingga kami bekerjasama dengan UNICEF dan Unair, Dinkes dan Puskesmas untuk melakukan penyuluhan agar ODF ini perlahan naik," kata Koeshar melalui saluran telepon seluler, Senin (30/1/2023)

Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat masih BAB sembarangan, mulai dari faktor ekonomi hingga gaya hidup. "Ada karena faktor ekonomi, sehingga mereka tidak memiliki jamban, atau mungkin karena perilaku hidup sehat mereka sendiri. Mereka punya jamban, tetapi masih suka BAB di sungai," tambah Koeshar.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo menilai, BAB sepertinya sudah menjadi tradisi masyarakat yang berlangsung cukup lama. "Seharusnya dengan kemajuan seperti ini, Pemkab Jember mampu mensosialisasikan hal tersebut, khususnya wilayah perkotaan," ujar Koeshar.

Legislator yang akrab disapa Cak Ipung itu mengatakan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif, untuk melarang masyarakat membuang kotoran di sungai. "Supaya mereka biasa melakukan gaya hidup sehat, karena apa yang dilakukan oleh masyarakat ini dirugikan," imbuhnya.

Sementara Ketua Komisi D, Muhammad Hafidi masih mempertanyakan data dari Dinkes Provinsi Jatim tersebut. Menurutnya Hadifi, perlu ditelurusi bagaimana pola pendataan itu dilakukan, untuk diukur akurasinya. "Jangan-jangan hanya olah di atas meja, kan lucu, karenanya data ini harus ditelurusi," tambahnya.

Karena itu, Hafidi akan memanggil Dinas Kesehatan Jember, untuk menjelaskan data-data tersebut. Karena hasil pendataan yang dipublikasikan harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Komisi D akan meminta kejelasan data ini, termasuk mengundang Dinkes dan Dinsos Jember. Jangan sampai data ini jadi bumerang, dan beragam pertanyaan-pertanyaan ini nantinya harus terjawab," tutur legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. ****