JANJI Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Jelang Pemilu 2024, Akan Hukum Prajurit Jika Lakukan Ini

SURYA.co.id - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkap janjinya menjelang Pemliu 2024.

Laksamana Yudo Margono berjanji bahwa prajuritnya akan tetap bersikap netral, serta akan menghukum mereka bila ada yang melanggar.

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan siap untuk mengikuti instruksi Presiden Jokowi yang mengharuskan angkatan bersenjata itu bersikap netral menjelang Pemilu 2024.

Bahkan, Yudo mengaku bahwa netralitas politik TNI sudah menjadi salah satu komitmennya sejak ia mengikuti uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di DPR RI sebelum dilantik menjadi Panglima TNI.

"Ya sudah, kan. Waktu mulai saya fit and proper test sudah menjamin bahwa TNI harus netral. Tentunya saya akan konsisten untuk itu," kata Yudo di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa, melansir dari ANTARA.

Panglima juga menyatakan bahwa dirinya akan menekankan kembali instruksi soal netralitas politik TNI kepada seluruh jajarannya, sebagai tindak lanjut mengantisipasi Pemilu 2024.

Yudo juga mengingatkan bahwa keberadaan Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) secara aktif selalu berupaya untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran netralitas politik di tubuh angkatan bersenjata tersebut.

"Ya kalau ada oknum pasti akan kami proses hukum. Kami punya perangkat hukum ada POM, ada POM TNI, ada POMAL, ada POMAD, dan POMAU.

Ya sudah mekanisme hukum saja," katanya pula.

Panglima menegaskan bahwa pemantapan implementasi reformasi birokrasi TNI yang diusungnya, juga termasuk dengan penerapan penegakan hukum di dalam organisasi tersebut.

"Kalau memang kena pidana ya pidana. Jadi untuk prajurit-prajurit yang melanggar hukum tentunya pasti akan kami kenakan sanksi hukum," ujar Yudo.

Sebelumnya, dalam sambutannya saat membuka Rakornas Kepala Daerah-Forkopimda 2023, Presiden Jokowi mengingatkan agar TNI-Polri tidak terlibat politik praktis menjadi salah satu aspek penting dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024.

"Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas.

Dan perlu saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis," kata Jokowi.

Baca juga: PERINTAH Laksamana Yudo Margono Terkait KKB Papua Setelah Melakukan Kunjungan: TNI-Polri Harus Tegas

Perintah Laksamana Yudo Margono Terkait KKB Papua

Sementara itu, setelah beberapa hari meninjau wilayah rawan KKB Papua, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akhirnya memberikan perintah terbaru.

Ia memerintahkan seluruh jajaran TNI-Polri untuk mengambil sikap tegas kepada KKB Papua yang mengganggu kedaulatan NKRI.

Hal itu diungkapkan Yudo saat berkunjung ke Koarmada III Sorong, bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Sudah dari awal TNI Polri harus tegas dan humanis saat menjalankan tugas," ujar Yudo, kepada awak media di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (11/1/2023).

Seperti dilansir dari Tribunpapuabarat.com dalam artikel 'Panglima TNI Beri Tugas Khusus ke TNI Polri di Tanah Papua: Harus Tegas dan Humanis'.

Untuk aparat TNI Polri harus tegas kepada oknum yang terus merongrong kedaulatan bangsa di tanah Papua.

"Tegas kepada yang mengganggu keselamatan bangsa, pembangunan, dan mengganggu masyarakat," ucapnya.

Sementara, TNI Polri harus lebih humanis kepada masyarakat yang ingin bersinergi untuk membangun tanah Papua.

"Ini adalah Papua yang memiliki budaya dan masyarakat pun ingin menuju kesejahteraan rakyat," jelas Yudo.

"Kemudian bisa bersama mengawal putra putrinya bisa cerdas berpendidikan."

Sehingga, masyarakat bisa mewujudkan cita-citanya dalam hidup nyaman dan beraktivitas di atas tanah Papua.

"Bagi kelompok yang ingin mengganggu masyarakat dan memisahkan diri dari Indonesia, maka TNI Polri harus tegas kepada mereka," tuturnya.

Yudo menambahkan, tugas pokok TNI-Polri di tanah Papua ke depan juga dilindungi oleh undang-undang di internal.

Sebelumnya, terkait masih adanya gangguan dari KKB Papua, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan TNI akan melakukan penindakan tegas kepada KKB Papua sehingga memberikan keamanan masyarakat Papua.

Senada dengan Panglima TNI, Kapolri menyebut penindakan tegas dan terukur menghadapi KKB Papua diperlukan.

Kapolri juga terus berkonsultasi dengan Komnas ham menindak KKB Papua.

Seperti dilansir dari Kompas TV dalam artikel 'Laksamana Yudo Margono Pastikan TNI akan Menindak Tegas KKB Papua'.

Kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali berulah dengan membakar bangunan sekolah SMK Negeri Oksibil di Pegunungan Bintang Papua.

Selain itu, KKB juga menembak pesawat logistik milik Trigana Air Ikaros nomor registrasi PK HVV dari Boven Digoel tujuan Oksibil.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id