Grahadi

Pemprov Jatim

Genjot Realisasi APBD Jadi Komitmen Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim di Tahun 2023

Gubernur Khofifah meminta seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk mempercepat realisasi APBD 2023.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa seusai menggelar apel pagi bersama ASN Pemprov Jatim di halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (2/1/2023). 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar apel pagi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim di halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (2/1/2023).

Dalam apel yang juga diikuti oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono serta para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim ini, Gubernur Khofifah meminta seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk mempercepat realisasi APBD 2023.

“Kita sudah harus tancap gas untuk bisa menjalankan tugas-tugas, menjalankan program dan menjalankan berbagai visi misi kita yang ada dalam APBD 2023. Realisasi APBD ini penting supaya proses pelayanan kita kepada masyarakat bisa dirasakan sesegera mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain meminta percepatan realisasi APBD 2023, Khofifah juga meminta jajaran ASN Pemprov Jatim untuk mempercepat pelaksanakan penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2022.

“Saya mohon agar penyusunan SPM, LPPD dan LKPJ Tahun 2022 ini dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Terkait SPM ini juga mohon untuk mengkoordinasikan Pelaporan SPM Kabupaten dan Kota se-Jatim dengan baik sesuai SE Gubernur Jatim tanggal 28 Desember 2022,” ujar Khofifah.

Ia mengatakan, berdasaran Pasal 69 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD.  Di mana Kepala Daerah menyampaikan LPPD dan LKPJ kepada DPRD satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Sedangkan Laporan Penerapan SPM dilakukan selama 1 tahun anggaran dan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Jadi masing-masing laporan kinerja ini sangat penting untuk mengetahui dampak dari seluruh program yang kita lakukan,” katanya.

Lebih lanjut Khofifah menegaskan, bahwa tahun ini Kemenpan RB akan memberikan penilaian terhadap Birokrasi Berdampak. Di mana program di setiap birokrasi harus memberi dampak signifikan bagi terciptanya pembangunan maupun ekonomi di masing masing daerah.

“Untuk itu berbagai indikator ini yang nantinya akan direvisi oleh KemenPAN RB, bahwa tahun ini reformasi birokrasi juga akan dilihat dari outcome-nya. Maka saya meminta kita semua melakukan penyesuaian-penyesuaian,” imbuhnya.

Lebih lanjut, menurut Khofifah, berdasarkan hasil pelaksanaan SPM, LPPD dan LKPJ Provinsi Jatim Tahun 2021, Pemprov Jatim meraih dua penghargaan yaitu Peringkat 1 Kategori Pemerintah Provinsi Berkinerja Terbaik Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2021 dengan skor 99,36 persen. 

Serta sebagai pemerintah daerah dengan ketepatan waktu dalam melaporkan SPM seluruh Kabupaten dan Kota di wilayahnya pada TA. 2021.

"Capaian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 96,41 persen, meningkat 3,42 persen dari tahun 2020 sebesar 91,99 persen, semoga tahun ini akan lebih baik lagi," imbuhnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved