Pilpres 2024
Jenderal Andika Perkasa Terganjal Restu Demokrat-PKS Untuk Jadi Cawapres, Pengamat Beber Penyebabnya
Pengamat menilai wacana Jenderal Andika Perkasa bakal jadi Cawapres Anies Baswedan akan terganjal restu dari Demokrat dan PKS. Berikut analisisnya.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
lihat foto
SURYA.co.id - Wacana terkait mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi cawapres Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 ramai jadi sorotan.
Sejumlah pihak mengungkapkan analisisnya tentang kemungkinan hal itu terjadi.
Salah satunya Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam.
Umam menyebut wacana Jenderal Andika Perkasa jadi wakil Anies bakal terganjal restu dari Demokrat dan PKS yang merupakan koalisi Nasdem.
Umam menilai, wacana memasangkan Andika Perkasa sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan pada Pemilu 2024 bakal disambut baik oleh Partai Nasdem.
Namun demikian, dia menduga, upaya tersebut bakal terganjal oleh restu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Partai Demokrat dan PKS tentu tidak mau dipaksa oleh Nasdem untuk menyerahkan 'cek kosong' dalam pembentukan koalisi," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (26/12/2022).
Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Soal Wacana Andika Cawapres Anies, Pengamat: Demokrat-PKS Ogah Terima “Cek Kosong".
Nama Andika Perkasa sempat masuk dalam bursa calon presiden (capres) Partai Nasdem, bersanding dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Meski pada akhirnya Nasdem memilih mengusung Anies sebagai capres, menurut Umam, peluang Andika menjadi calon RI-2 terbuka lebar.
Namun demikian, wacana tersebut kemungkinan bakal dimentahkan Demokrat dan PKS.
Sebabnya, Demokrat masih bersikukuh mengusung ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.
Sementara, PKS ingin supaya mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan alias Aher, jadi pendamping Anies.
Keinginan ini tak lepas dari upaya Demokrat dan PKS mendulang limpahan elektoral atau efek ekor jas seandainya kader mereka turut berkontestasi di panggung pilpres.
"Sebab Demokrat dan PKS sendiri juga sangat concern terhadap agenda penyelamatan elektabilitas partainya di pileg (pemilu legislatif), setelah dua periode pemerintahan berada di barisan oposisi," ujar Umam.
