Menuju Zero Stunting di Surabaya, Pemkot Beri Kontrasepsi Jangka Panjang Cegah Kehamilan Berisiko

Pencegahan stunting di Kota Surabaya juga melibatkan banyak pihak.

Di antaranya, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPEKB), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), kader Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP), klinik Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Surabaya, hingga sejumlah RS dan puskesmas.

Ning Rini meminta kepada masyarakat Kota Surabaya untuk memahami pentingnya menggunakan KB. Sebab, di Kota Surabaya didominasi kehamilan berisiko dengan kategori terlalu banyak atau telah melahirkan lebih dari dua kali. 

“Artinya ketika anaknya sudah di atas 3 itu sangat berisiko tinggi. Kemudian juga ada yang terlalu tua, itu perlu KB karena risiko tinggi. Kalau dia sudah dalam kondisi hamil dan berisiko tidak usah ditawar, langsung ayo KB. Itu salah satu mencegah stunting,” kata dia. 

Nantinya, para orang tua bisa fokus dalam merawat anak-anaknya. Menurutnya, demi menciptakan ketahanan keluarga yang berkualitas, diperlukan perencanaan yang matang antara suami dan istri.  

“Harus komitmen bersama dan harus diskusi, tidak bisa perempuan saja atau laki-laki saja. Harus berdua, kita pikirkan anak-anak kita saja. Apalagi biaya pendidikan juga tidak murah. Maka, kita harus mempersiapkan sisi materi dan sisi psikologis,” ungkap dia. 

Dalam kegiatan Gebyar 1.000 Akseptor MKJP, Pemkot Surabaya juga mengajak beberapa akseptor untuk memberikan testimoni tentang alat kontrasepsi. Menariknya, beberapa di antaranya merupakan MOP atau metode operasi pria. 

“Kalau ibunya sehat, suami dan anak juga sehat terpelihara. InsyaAllah tidak ada stunting dan gizi buruk, serta tidak ada perceraian, itulah ketahanan keluarga,” ujar dia. 

Program Gebyar 1.000 akseptor ini diperuntukkan kepada pasangan usia subur (PUS) yang memakai metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Yakni, MOP (Metode Operasi Pria) dan MOW (Metode Operasi Wanita) atau kalau yang saat ini lebih dikenal sebagai sterilisasi. 

“Gebyar 1.000 akseptor ini yang difasilitasi oleh Pemkot Surabaya bersama BKKBN melalui puskesmas, RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RSUD Dr. Soewandi," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Tomi Ardiyanto. 

Para petugas KB di kecamatan dan kelurahan melalui puskesmas. "Pencegahan stunting harus dimulai dari pemahaman calon pengantin (catin), setelah menikah, hamil dan menyusui hingga merawat anak balita,” kata Tomi.

Tomi menjelaskan bahwa program tersebut adalah salah satu upaya pencegahan stunting dengan meningkatkan kemampuan literasi para catin meningkat.

Hingga November 2022, sebanyak 3.054 akseptor yang telah bersedia memakai MKJP secara mandiri. 

"Ini termasuk KB mandiri melalui rumah sakit swasta, karena penggunaan alat kontrasepsi dan pencegahan stunting sangat terkait. Program ini (Gebyar 1.000 Akseptor MKJP) dilakukan sampai 19 Desember 2022. Pada 9 Desember sudah mencapai 765 akseptor dan diharapkan bisa mencapai 1.000 akseptor,” jelas dia. (bob)