Berita Trenggalek

Kekang Kebebasan Berpendapat, DPRD Trenggalek Dukung Revisi RKUHP yang Disuarakan Mahasiswa

Tuntutan mahasiswa soal revisi RKUHP, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Doding Rahmadi mengaku mendukung penuh tuntutan tersebut. Ini alasannya

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Sofyan Arif Candra Sakti
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi menemui mahasiswa yang berunjuk rasa menuntut revisi RKUHP, Jumat (2/12/2022). 

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek menuntut pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengesahkan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Tuntutan tersebut disuarakan dalam aksi unjuk rasa mulai dari alun-alun Trenggalek hingga Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Jumat (2/12/2022).

Mereka menilai sejumlah pasal dalam RKUHP memberangus hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kritik.

Mahasiswa tersebut ditemui langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi serta Arik Sri Wahyuni.

Baca juga: Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Trenggalek, Tuntut Pemerintah Revisi RKUHP atau Dihapus

Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Trenggalek, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Jumat (2/12/2022).
Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Trenggalek, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Jumat (2/12/2022). (SURYA.CO.ID/Sofyan Arif Candra Sakti)

Di depan mahasiswa, Doding mendukung penuh tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa tersebut.

Selain itu, waktu penyampaian tuntutan oleh mahasiswa Trenggalek juga dinilai tepat, lantaran saat ini RKUHP sedang dibahas oleh DPR RI.

"Timing teman-teman ini sangat tepat, karena saat ini sudah masuk dalam pembahasan di DPR RI," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Secara substansial, Doding menyebut, apa yang dituntut oleh mahasiswa sudah sesuai dengan prinsip pergerakan yang senantiasa memberikan masukan dan kritik dengan konsisten menyampaikan aspirasi.

Lebih dari itu, sebagai lembaga negara seharusnya pemerintah juga lebih banyak mendengarkan suara dari masyarakat bawah.

"Kalau tidak mau dikritik jangan jadi pejabat," lanjutnya.

Beberapa rancangan pasal yang disoroti adalah pasal 256 RKUHP tentang penyelanggaraan pawai, unjuk rasa atau demontrasi.

Lalu pasal 218 hingga 220 RKUHP tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan/atau wakil presiden.

Selain itu juga pasal 349 dan 350 RKUHP tentang penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved