Menaker Janji Besaran UMK Surabaya 2023 dan Daerah Lain Akan Naik, Cek Lagi Daftar UMK Jatim 2022

SURYA.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah berjanji akan menaikkan besaran UMK Surabaya 2023 dan daerah lain di Indonesia.

Kenaikan UMK 2023 ini diungkapkan Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Meskipun Ida tak menyebut berapa presentase kenaikannya.

Sebagai informasi, berikut daftar UMK di wilayah Jawa Timur (Jatim) tahun 2022:

• KOTA SURABAYA Rp. 4.375.479,19,
• KABUPATEN GRESIK Rp. 4.372.030,51,
• KABUPATEN SIDOARJO Rp. 4.368.581,85,
• KABUPATEN PASURUAN Rp. 4.365.133,19,
• KABUPATEN MOJOKERTO Rp. 4.354.787,17,
• KABUPATEN MALANG Rp. 3.068.275,36,
• KOTA MALANG Rp. 2.994.143,98,
• KOTA PASURUAN Rp. 2.838.837,64,
• KOTA BATU Rp. 2.830.367,09,
• KABUPATEN JOMBANG Rp. 2.654.095,88.
• KABUPATEN PROBOLINGGO Rp. 2.553.265,95,
• KABUPATEN TUBAN Rp. 2.539.224,88,
• KOTA MOJOKERTO Rp. 2.510.452,36,
• KABUPATEN LAMONGAN Rp. 2.501.977,27,
• KOTA PROBOLINGGO Rp. 2.376.240,63,
• KABUPATEN JEMBER Rp. 2.355.662,91,
• KABUPATEN BANYUWANGI Rp. 2.328.899,12,
• KOTA KEDIRI Rp. 2.118.116,63.
• KABUPATEN BOJONEGORO Rp. 2.079.568,07,
• KABUPATEN KEDIRI Rp. 2.043.422,93,
• KOTA BLITAR Rp. 2.039.024,44.
• KABUPATEN TULUNGAGUNG Rp. 2.029.358,67,
• KABUPATEN BLITAR Rp. 2.015.071,18,
• KABUPATEN LUMAJANG Rp. 2.000.607,20,
• KOTA MADIUN Rp. 1.991.105,79,
• KABUPATEN SUMENEP Rp.1978.927,22,
• KABUPATEN NGANJUK Rp.1.970.006,41.
• KABUPATEN NGAWI Rp. 1.962.585,99,
• KABUPATEN PACITAN Rp.1.961.154,77.
• KABUPATEN BONDOWOSO Rp1.958.640,12,
• KABUPATEN MADIUN Rp1.958.410,31,
• KABUPATEN MAGETAN Rp1.957.329,43,
• KABUPATEN BANGKALAN Rp1.956.773,48,
• KABUPATEN PONOROGO Rp.1.954.281,32,
• KABUPATEN TRENGGALEK Rp1.944.932,74,
• KABUPATEN SITUBONDO Rp1.942.750,77,
• KABUPATEN PAMEKASAN Rp1.939.686,39,
• KABUPATEN SAMPANG Rp1.922.122,97.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11), Ida Fauziyah menyebut, UMK Surabaya 2023 dan daerah lain akan naik lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Namun, Ida Fauziyah tak menyebut berapa presentase kenaikan upah minimum (UM) tahun 2023 mendatang.

“Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimun tahun 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah tahun 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” kata Menaker dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida bilang, rumus yang dipakai untuk menentukan besaran untuk menentukan UM 2023 merujuk pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Upah minimum (UM) dihitung dengan menggunakan formula penghitungan UM yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Dan jika dilihat dari dua indikator itu naik signifikan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terkait penetapan upah minimum ini pihaknya sudah melakukan persiapan sejak September 2022. Salah satunya dengan melakukan doalog dengan dewan pengupahan provinsi.

“Dimulai dengan beberapa kegiatan dari September sampai berakhir 1 November 2022 dengan melakukan dialog dengan dewan pengupahan provinsi untuk mendapatkan masukkan. Tahapan ini sudah dilalu dan sudah mendekati penetapan upah minimum 2023,” jelasnya.

Diwartakan sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, pihak Kemnaker baru menerima data inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data tersebut kemudian digunakan sebagai acuan penentuan upah minimum (UM).

Kendati begitu, Putri menegaskan bahwa UM 2023 akan ditetapkan oleh gubernur sesuai daerah masing-masing.

"Data baru kami terima pada hari ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang akan menetapkan dan mengumumkan upah tahun 2023 adalah gubernur," katanya, dikutip dari Kompas.com.