Berita Lamongan
Bupati Lamongan Jawab Kritik atas RAPBD 2023, Optimalkan Pendidikan Digital Sampai Pupuk Subsidi
untuk peningkatan kompetensi guru diakses melalui platform merdeka mengajar yang semuanya menggunakan sarana digital.
Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Deddy Humana
SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Pembahasan rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 terus bergulir. Kini giliran eksekutif yang diwakili Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023. dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (7/11/2022).
Sebelumnya telah disampaikan berbagai pandangan, masukan dan saran dari tujuh fraksi DPRD Kabupaten pada lusa. Diungkapkan bupati, masukan dan saran yang disampaikan oleh seluruh fraksi itu merupakan pencermatan terhadap berbagai ragam permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.
Terutama yang berkaitan dengan isu-isu pelayanan publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur dasar, adalah berupa pembangunan jalan maupun pembangunan kolam retensi, pemberian pelayanan bidang pendidikan khususnya optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan di era digitalisasi.
Termasuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan, layanan lalu lintas bantuan sosial tunai, upaya peningkatan penyediaan pupuk hingga upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi perhatian fraksi-fraksi dalam pandangan umumnya.
Terhadap pertanyaan tersebut, Yuhronur menjelaskan bahwa pemkab terus upaya penyediaan infrastruktur dasar berupa pembangunan jalan. Pemkab secara konsisten telah dan akan terus memperhatikan penanganan jalan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran.
“Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan memperhatikan kesesuaian konstruksi dan kondisi geografis. Pun demikian dengan lokasi pembangunan Kolam Retensi yakni di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan,” ungkap Yuhronur.
Di bidang pendidikan, khususnya optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan di era digitalisasi, Pemkab Lamongan telah mempersiapkan sarana penunjang untuk seluruh satuan pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.
Optimalisasi sarana penunjang pendidikan berbasis digital, di samping untuk proses pembelajaran pada seluruh satuan pendidikan juga untuk pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
Mengingat kebijakan Kemendikbud Ristek untuk pengelolaan pendidikan pada semua jenjang pendidikan sudah berbasis digital, begitu juga untuk peningkatan kompetensi guru diakses melalui platform merdeka mengajar yang semuanya menggunakan sarana penunjang berbasis digital.
Menanggapi upaya peningkatan layanan kesehatan yang dilakukan RSUD Ngimbang, ia menjelaskan bahwa hal itu telah dilakukan dengan melakukan penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana prasarana layanan kesehatan.
“Beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah penambahan layanan CT Scan, penambahan Jadwal Poli Spesialis serta penambahan instalasi baru,” papar Kaji Yes, sapaannya.
Sedangkan dalam bidang perhubungan, Pemkab Lamongan telah mengalokasikan anggaran untuk penambahan traffic light, warning light, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, CCTV, penerangan jalan umum dan palang pintu kereta api yang diharapkan dapat memberi perlindungan kepada masyarakat.
Sementara terkait kelangkaan ketersediaan pupuk, disampaikan bahwa pemda melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melakukan beberapa langkah antara lain melakukan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada pemerintah provinsi.
“Selain itu juga melakukan assesment atau evaluasi terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, melakukan pertemuan dengan distributor dan petugas verifikasi Kecamatan serta meminimalisir permasalahan melalui program t-pubers dan e-verval,” urainya.
Ia juga membeberkan pendapatan daerah atas tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah, di mana hal tersebut merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh sebagian besar pemda. Meski demikian Pemkab Lamongan tetap berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah.