ALASAN Heru Budi Hartono Bubarkan TGUPP Warisan Anies Baswedan yang Sedot APBD Rp 79 Miliar

Namun, program tersebut dihentikan oleh DPRD DKI Jakarta lantaran dinilai tak efektif.

Anggaran yang biasanya digelontorkan untuk program sumur resapan pun dihapus dari alokasi APBD.

Terkait anggaran sumur resapan yang sudah dihapus, Heru mengatakan bakal berkoordinasi dengan DPRD DKI agar program tersebut bisa dijalankan lagi.

"Nanti kita lihat, pembahasannya dengan Ketua DPRD DKI nanti," ujarnya.

5. Bahas Nasib Jakarta usai IKN Pindah ke Kalimantan dengan DPRD dan Ahli Hukum

Heru berencana menggandeng DPRD DKI Jakarta hingga ahli hukum tata negara untuk membahas status Jakarta pasca-ibu kota negara (IKN) dipindah ke Kalimantan Timur.

"Nanti kami minta Ketua Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan tentunya bersama Ketua DPRD untuk membahas (status Jakarta) dengan ahli-ahli," kata Heru.

Dari hasil diskusi tersebut, Pemprov DKI kemudian akan membahasnya dengan pemerintah pusat atau dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) maupun Presiden Jokowi.

Update berita lainnya di Google News SURYA.co.id