Berita Situbondo

Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Situbondo Meningkat, DP3APPKB Perkuat Jaringan Perlindungan

Menurut Darmaji, tinggi kasus kekerasan ini karena masih adanya anggapan bahwa laki laki lebih berhak mengatur perempuan dan anak

Penulis: Izi Hartono | Editor: Deddy Humana
surya/izi hartono
Kadis DP3APPKB, Imam Darmaji. 

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Kasus kekerasan perempuan dan anak sudah menjadi isu genting di negeri ini, karena angka kasusnya mengalami peningkatan pada 2022 ini. Hal serupa terjadi di Kabupaten Situbondo, di mana sampai bulan September 2022 ini sudah tercatat 57 kasus yang masuk ke instansi terkait.

Berdasarkan update data di UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak), angka 57 kasus itu sampai 26 September 2022 lalu. Itu merupakan peningkatan serius karena selama selama tahun 2021, kasus kekerasan mencapai 46 kasus.

"Dari 57 kasus kekerasan itu, sebanyak 11 kasus di antaranya dialami (anak) laki laki dan 46 pada perempuan," ungkap Imam Darmaji, Kepala Dinas Pemberdayaan Permpuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Situbondo kepada SURYA, Jumat 30/09/2022).

Menurut Darmaji, tinggi kasus kekerasan ini karena masih adanya anggapan bahwa laki laki lebih berhak mengatur perempuan dan anak. Sehingga peran laki laki lebih dominan dari pada perempuan, yang berujung terjadinya tindakan kekerasan itu.

"Tetapi untuk memastikan itu, maka secara umum kita perlu melakukan penelitian untuk mengetahui penyebabnya. Tetapi dari analisa sementara, semua disebabkan persoalan gender," jelas Darmaji.

Selain itu terkuaknya kasus kekerasan di Situbondo juga berkat kesadaran masyarakat yang berani mengadu ke UPT PPA Situbondo. "Secara kuantitas memang naik, masyarakat sudah banyak yang sadar dan peduli agar tidak terjadi kekerasan pada perempuan dan anak di lingkungannya," kata Darmaji.

Untuk menekan kasus kekerasan itu, lanjutnya, pihaknya akan memperluas jaringan dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat di Situbodo.

Di antaranya, DP3APPKB akan menggandeng organisasi masyarakat, organisasi perlindungan anak dan perempuan serta melakukan sosialisasi di lingkungan pendidikan, masyarakat umum dan pondok pesantren.

"Saat ini kasus tertinggi kekerasan perempuan dan anak yerjadi di wilayah pesisir, ini dipicu lingkungan masyarakatnya yang keras," ungkap Darmaji.

Tidak hanya itu, ada beberapa hal yang dilakukan untuk menekan terjadi kekerasan, salah satunya adalah sering berkoordinasi dengan Satgas PPA Polres Situbondo.

"Yang pertama dan utama, yakni pendampingan korban, kesehatan dan psikologis jika diperlukan. Jika kasusnya berlanjut ke ranah hukum, kami akan berikan pendampingan agar sampai ke pengadilan," pungkasnya. *****

Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved