MAUKAH SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Agar Mau Datang ke KPK? MAKI Minta Contoh Airlangga Hartarto

"Karena Papua ini daerah yang banyak tambang emas, banyak orang yang berkepentingan, apalagi menjelang Pemilu," tegas Roy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sejatinya, Lukas Enembe dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi Rp 1 miliar pada Senin (26/9/2022) ini.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai proses hukum Gubernur Papua Lukas Enembe terlalu berlarut-larut.

Untuk itu, guna mempercepat penyidikannya, ICW mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan upaya hukum berupa penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe.

"Bahkan, jika dibutuhkan, bukan hanya penjemputan paksa, melainkan penangkapan lalu dilanjutkan penahanan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Rabu (28/9/2022).

Setelah dilakukan penjemputan paksa, ujar Kurnia, KPK harus segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengecek kondisi kesehatan Lukas atau yang lazim disebut second opinion. 

Ia menambahkan, jika benar kondisi Lukas memang sedang sakit, KPK dapat melakukan pembantaran terhadap Enembe. 

"Namun, jika kondisinya sehat dan terbukti tidak sakit, KPK harus menjerat pihak-pihak yang memanipulasi kondisi kesehatan Lukas dengan Pasal 21 UU Tipikor terkait obstruction of justice," ujar Kurnia.

"ICW juga mengingatkan kepada Saudara Lukas, jika kondisinya sehat namun tidak menghadiri panggilan penyidik, maka besar kemungkinan tuntutan dan vonis yg bersangkutan akan berat karena sejak awal proses hukum dinilai tidak kooperatif," imbuhnya.

 Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Demokrat Masih Berupaya Jalin Komunikasi dengan Lukas Enembe: Untuk Mencari Solusi Terbaik