MAUKAH SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Agar Mau Datang ke KPK? MAKI Minta Contoh Airlangga Hartarto
SBY dan AHY diminta turun tangan membujuk Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mau memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
lihat foto
SURYA.CO.ID - Ketua Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diminta turun tangan meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mau memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini perlu karena sampai saat ini Lukas Enembe bersikukuh tak mau memenuhi panggilan KPK di Jakarta karena alasan sakit.
Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, bujukan SBY dan AHY ini berarti karena Lukas Enembe adalah kader Partai Demokrat.
“Saya memohon kepada Pak SBY selaku yang dituakan, Ketua Pembina di Partai Demokrat untuk mengimbau kepada Lukas Enembe untuk mendatangi panggilan (KPK),” kata Boyamin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/9/2022).
“Dan mestinya ini juga berlaku untuk Pak AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat,” sambungnya.
Baca juga: FAKTA BARU Tambang Emas Lukas Enembe di Distrik Mamit, Pemuda Tolikara Demo Tolak Klaim Sepihak
Boyamin mengaku, permintaan agar SBY mengimbau Lukas memenuhi panggilan KPK merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo yang meminta Lukas taat hukum.
Menurut Boyamin, perintah Jokowi tersebut merupakan bentuk peringatan dari kepala negara atau presiden kepada gubernurnya.
“Sudah untuk kepada warga negaranya dan juga presiden kepada gubernurnya,” tutur Boyamin.
Boyamin menuturkan, imbauan dari pimpinan partai kepada kadernya untuk memenuhi panggilan KPK juga pernah dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Saat kadernya sekaligus Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin terjerat kasus korupsi, Airlangga mengimbau agar ia memenuhi panggilan KPK.
“Nah sekarang saya butuh juga imbauan dari Pak SBY sebagai sesepuh, sebagai orang yang dituakan di Partai Demokrat mengimbau kepada Ketua Demokrat Papua,” tuturnya.
Menurut Boyamin, permintaannya merupakan satu hal yang wajar agar perkara dugaan korupsi Lukas segera diproses hukum. Dengan demikian, rakyat Papua bisa mendapatkan kepastian hukum atas gubernur mereka.
Menurutnya, imbauan dari semua tokoh yang mungkin didengar Lukas menjadi penting. Hal ini perlu dilakukan terlepas Lukas benar-benar sakit atau tidak.
“Kalau sakit memang harus diberikan kesempatan berobat sampai sembuh sampai sehat,” ujar Boyamin.
Terpisah, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengaku partainya belum mengetahui lebih jauh soal kasus dugaan korupsi yang menjerat kader Demokrat, Gubernur Papua Lukas Enembe.
