MAUKAH SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Agar Mau Datang ke KPK? MAKI Minta Contoh Airlangga Hartarto

SURYA.CO.ID - Ketua Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diminta turun tangan meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mau memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hal ini perlu karena sampai saat ini Lukas Enembe bersikukuh tak mau memenuhi panggilan KPK di Jakarta karena alasan sakit. 

Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, bujukan SBY dan AHY ini berarti karena Lukas Enembe adalah kader Partai Demokrat.    

“Saya memohon kepada Pak SBY selaku yang dituakan, Ketua Pembina di Partai Demokrat untuk mengimbau kepada Lukas Enembe untuk mendatangi panggilan (KPK),” kata Boyamin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/9/2022).

“Dan mestinya ini juga berlaku untuk Pak AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat,” sambungnya.

Baca juga: FAKTA BARU Tambang Emas Lukas Enembe di Distrik Mamit, Pemuda Tolikara Demo Tolak Klaim Sepihak

Boyamin mengaku, permintaan agar SBY mengimbau Lukas memenuhi panggilan KPK merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo yang meminta Lukas taat hukum.

Menurut Boyamin, perintah Jokowi tersebut merupakan bentuk peringatan dari kepala negara atau presiden kepada gubernurnya.

“Sudah untuk kepada warga negaranya dan juga presiden kepada gubernurnya,” tutur Boyamin.

Boyamin menuturkan, imbauan dari pimpinan partai kepada kadernya untuk memenuhi panggilan KPK juga pernah dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Saat kadernya sekaligus Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin terjerat kasus korupsi, Airlangga mengimbau agar ia memenuhi panggilan KPK.

“Nah sekarang saya butuh juga imbauan dari Pak SBY sebagai sesepuh, sebagai orang yang dituakan di Partai Demokrat mengimbau kepada Ketua Demokrat Papua,” tuturnya.

Menurut Boyamin, permintaannya merupakan satu hal yang wajar agar perkara dugaan korupsi Lukas segera diproses hukum. Dengan demikian, rakyat Papua bisa mendapatkan kepastian hukum atas gubernur mereka.

Menurutnya, imbauan dari semua tokoh yang mungkin didengar Lukas menjadi penting. Hal ini perlu dilakukan terlepas Lukas benar-benar sakit atau tidak.

“Kalau sakit memang harus diberikan kesempatan berobat sampai sembuh sampai sehat,” ujar Boyamin.

Terpisah, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengaku partainya belum mengetahui lebih jauh soal kasus dugaan korupsi yang menjerat kader Demokrat, Gubernur Papua Lukas Enembe.

Didik menyebut pihaknya masih berupaya menjalin komunikasi dengan Lukas Enembe yang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua tersebut.

Lukas Enembe sendiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Secara internal, Demokrat selama ini juga tengah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak Pak Lukas untuk mencari tahu duduk persoalannya dan mencari solusi terbaik," kata Didik saat dikonfirmasi, Rabu (28/9/2022).

Tak hanya itu, Partai Demokrat juga sejauh ini masih ingin memilah untuk melalukan pembahasan apapun.

Terlebih kata dia, segala apapun yang berkaitan dengan Papua saat ini merupakan isu sensitif. Sehingga pemilahan pembahasan dinilai penting agar upaya penegakan hukum tidak tercampur pada kondisi politik.

"Isu apapun menyangkut Papua selalu menjadi isu sensitif, kami ingin memilah agar penegakan hukum ini bebas dari nuansa politik," tutur dia.

Kendati demikian, dirinya memastikan akan menyampaikan kelanjutan perihal kasus tersebut jika memang nantinya partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu sudah mendapat cukup informasi.

"Dalam waktu dekat, setelah kami mendapatkan informasi yamg cukup, kami akan ambil sikap dan keputusan," tukas dia.

Sehat Saat Pelesiran ke Luar Negeri

Sebelumnya, Boyamin Saiman membeber fakta Gubernur Papua Lukas Enembe segar bugar saat pelesiran sejumlah negara belum lama ini. 

Pengungkapan MAKI ini untuk membantah klaim pengacara Lukas Enembe yang menyebut kliennya kini tengah dirundung banyak penyakit. 

Menurut Boyamin Saiman, perjalanan Lukas Enembe berkeliling di sejumlah negara itu menggunakan jet pribadi alias private jet. 

Dari rekam data yang dimiliki MAKI, Lucas Enembe sangat aktif pergi kle Manila (Philipina), Singapura dan Malaysia. 

Lukas Enembe juga dikabarkan melakukan perjalanan ke Australia dan Jerman.

Tercatat, pada 4 Juni 2022 Lucas Enembe melakukan perjalanan dengan rute Singapura, bertolak ke Makassar dan mendarat di Jayapura

Berlanjut pada 10 Juli 2022 dengan rute Singapura, Timor Leste kemudian Australia.

Dan terakhir pada 15 Agustus 2022 dengan rute Singapura, Timor Leste, Australia.

"Jadi menurut saya cukup sehat, berkaitan dengan rencana pemanggilan KPK, mestinya bisa didatangi," kata Boyamin dikutip dari Kompas TV, Selasa (28/9/2022).

Sebagaimana diketahui, Lukas Enembe mangkir kembali pada pemanggilan kedua yang seharusnya dilakukan Senin (26/9/2022).

Adapun ketidakhadiran Lukas Enembe karena sakit.

Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening.

Dijelaskan Roy, Lukas Enembe mengalami sakit ginjal, jantung, diabet dan tekanan darah tinggi.

Oleh karena itu, pihaknya fokus untuk memikirkan kesembuhan Lukas Enembe dulu, sebelum nanti akhirnya diperiksa KPK.

"Karena jangan sampai membuat Pak Lukas semakin parah, karena beliau memiliki gejala sakit ginjal, jantungnya bocor, diabet dan tekanan darah tinggi."

"Sehingga dia tidak boleh dalam under presure, kalau dia under presure nanti tekanan darahnya naik."

"Saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya bukan dokter, tapi saya bisa membaca tulisan dokter."

"Kita jangan sampai membuat dia (Lukas Enembe) stroke, kalau stroke tujuan kita nanti tidak sampai, dia tidak diperiksa," kata Roy dikutip dari Kompas Tv.

Lebih lanjut, untuk meyakinkan bahwa Lukas Enembe sakit, maka Roy meminta agar dokter dari KPK dapat mendatangi Jayapura dan ikut memeriksa Lukas Enembe.

"Oleh karena itu, kami mencarikan solusi dokter KPK dan dokter pribadi dapat bertemu di Jayapura, periksa bapak baik-baik apakah betul dokter memberikan keterangan karena sakit, ini urusan kesehatan, bukan urusan yang lain."

"Mari kita tunggu, supaya ini jangan sampai spekulasi ini yang dimainkan oleh orang-orang yang mau merusak suasana daerah Papua."

"Karena Papua ini daerah yang banyak tambang emas, banyak orang yang berkepentingan, apalagi menjelang Pemilu," tegas Roy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sejatinya, Lukas Enembe dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi Rp 1 miliar pada Senin (26/9/2022) ini.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai proses hukum Gubernur Papua Lukas Enembe terlalu berlarut-larut.

Untuk itu, guna mempercepat penyidikannya, ICW mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan upaya hukum berupa penjemputan paksa terhadap Lukas Enembe.

"Bahkan, jika dibutuhkan, bukan hanya penjemputan paksa, melainkan penangkapan lalu dilanjutkan penahanan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Rabu (28/9/2022).

Setelah dilakukan penjemputan paksa, ujar Kurnia, KPK harus segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengecek kondisi kesehatan Lukas atau yang lazim disebut second opinion. 

Ia menambahkan, jika benar kondisi Lukas memang sedang sakit, KPK dapat melakukan pembantaran terhadap Enembe. 

"Namun, jika kondisinya sehat dan terbukti tidak sakit, KPK harus menjerat pihak-pihak yang memanipulasi kondisi kesehatan Lukas dengan Pasal 21 UU Tipikor terkait obstruction of justice," ujar Kurnia.

"ICW juga mengingatkan kepada Saudara Lukas, jika kondisinya sehat namun tidak menghadiri panggilan penyidik, maka besar kemungkinan tuntutan dan vonis yg bersangkutan akan berat karena sejak awal proses hukum dinilai tidak kooperatif," imbuhnya.

 Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Demokrat Masih Berupaya Jalin Komunikasi dengan Lukas Enembe: Untuk Mencari Solusi Terbaik