Perubahan APBD TA 2022 Kabupaten Madiun Disetujui, Fokus Tekan Inflasi Pasca Harga BBM Naik

SURYA.CO.ID, MADIUN - Pemerintah Kabupaten Madiun bersama DPRD Kabupaten Madiun menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono mengetahui fokus anggaran pada APBD Perubahan 2022 adalah untuk menekan inflasi setelah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Kenaikan harga BBM tersebut berdampak pada ikut terkereknya harga bahan pokok di pasaran.

"Anggaran pada APBD Perubahan 2022 difokuskan pada stunting dan inflasi. Dengan fokus program itu, inflasi di Kabupaten Madiun jangan sampai diatas nasional," kata Fery usai memimpin rapat paripurna Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati Madiun tentang Raperda Perubahan APBD 2022, Rabu (21/9/2022).

Untuk menekan inflasi, kata Fery, pada APBD Perubahan 2022, Dinsos Kabupaten Madiun telah diberikan anggaran untuk membantu warga terdampak kenaikkan bahan bakar minyak seperti difabel, lansia hingga anak-anak yatim piatu.

Agar tidak tumpang tindih, bantuan tersebut diberikan kepada warga yang belum mendapatkan bantuan dari dana desa maupun anggaran dari pemerintah pusat.

"Bisa diberikan dalam bentuk barang seperti bahan pokok makanan. Kalau bentuk uang tunai khawatirnya akan dibelanjakan untuk kebutuhan yang tidak diperlukan," lanjutnya.

Setelah pengambilan keputusan bersama, dokumen APBD perubahan 2022 tersebut langsung dikirim ke Gubernur Jatim

Nantinya Gubernur Jawa Timur akan memberikan evaluasi dan perbaikan dalam APBD 2022 perubahan itu.

Senada dengan Fery, Bupati Madiun, Ahmad Dawami menyatakan Perubahan APBD 2022 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.07/2022.

Dalam peraturan itu, APBD Perubahan harus fokus penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.

"Inflasi kita tangani dengan cara yang sudah kita tentukan yakni keterjangkauan daya beli, ketersediaan barang, kecepatan distribusi, dan komunikasi dengan masyarakat. Empat hal itu yang akan kami lakukan agar tidak panic buying," ungkap Kaji Mbing, sapaan akrab Ahmad Dawami.

Selain itu, APBD Perubahan juga fokus pada program penanganan stunting, antisipasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak serta pengalokasian anggaran program kegiatan prioritas daerah untuk merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Dalam APBD perubahan tersebut disepakati dari sisi pendapatan dari semula Rp 1 triliyun 887 miliar 47 juta 760 ribu 899, bertambah : Rp 38 miliar 61 juta 644 ribu 466.

Atau jumlah pendapatan setelah perubahan sebesar Rp 1 Triliun 925 miliar 109 juta 405 ribu 365.

Sedangkan sisi belanja dari semula Rp 1 Triliun 965 Miliar 315 juta 382 ribu 247, bertambah Rp 231 miliar 562 juta 173 ribu 524.

Sehingga jumlah belanja setelah perubahan sebesar Rp 2 triliun 196 miliar 877 juta 555 ribu 771.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA