Berita Surabaya

Nasib 24 Ribu Pegawai Non ASN di Pemkot Surabaya Tunggu Pusat, Pendataan Ditarget Tuntas Akhir Bulan

Kemenpan-RB menargetkan pendataan daftar tenaga non ASN paling lambat 30 September 2022 mendatang.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Bobby Constantine Koloway
Pemkot Surabaya saat bertemu dengan rombongan Komisi IX DPR RI di Balai Kota Surabaya awal pekan ini. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), menargetkan pendataan daftar tenaga non ASN paling lambat 30 September 2022 mendatang.

Pemkot Surabaya pun optimis target tersebut bisa diselesaikan. Hingga saat ini, total tenaga non ASN di Pemkot Surabaya mencapai 24.993 pegawai.

"Insya Allah, segera kami selesaikan pendataannya. Setelah itu kami kirim ke Kemenpan-RB, kemudian tinggal kita tunggu seperti apa petunjuk teknis (juknis) selanjutnya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Hendro Gunawan di Surabaya.

Pendataan tersebut menindaklanjuti PP No 49 tahun 2018. Hal ini dilakukan menjelang penghapusan tenaga honorer oleh KemenPAN-RB pada 2023 mendatang.

Pendataan ini akan memetakan kondisi pegawai non ASN, serta memastikan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan organisasi. Nantinya, ini akan membantu pemerintah dalam penentuan strategi kebijakan terkait pegawai honorer.

Hendro menjelaskan, selama ini pegawai non ASN di Pemkot Surabaya telah mendukung berbagai program pemerintahan. Mengingat, terbatasnya jumlah tenaga ASN di Kota Pahlawan.

Para pegawai non ASN di Surabaya lantas mendapatkan berbagai intervensi. Di antaranya, gaji sesuai dengan UMK Kota Surabaya, jaminan keamanan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Dengan besarnya jumlah pegawai dan macam tugas kerja, pihaknya berharap pemerintah pusat bisa memberikan kebijakan terbaik. Hal ini pun telah disampaikan Pemkot Surabaya kepada Komisi IX DPR RI dalam kunjungan di awal pekan ini.

"Kami harap ke depannya ada solusi dan alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Karena kan selama ini alokasi dana untuk PPPK menggunakan APBD," jelas Hendro.

Dengan dihapusnya tenaga honorer tahun depan, maka pegawai yang akan bertugas hanyalah ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved