Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan: ‎Optimalkan Aset Pemkot untuk Gerakkan Ekonomi Warga

‎SURYA.co.id | SURABAYA - ‎Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mendorong agar dilakukan optimalisasi aset milik Pemkot Surabaya untuk mendukung bergeraknya ekonomi warga.

Eri Irawan menuturkan pengelolaan aset Pemkot Surabaya itu menyesuaikan teritorial wilayah.

‎Semangat itu diusung politisi PDIP tersebut saat  menggelar reses, menjaring aspirasi masyarakat dengan menemui warga di Kecamatan Mulyorejo, Sukolilo, dan Tenggilis Mejoyo.

‎Eri menggelar dialog bersama berbagai elemen masyarakat, mulai ketua RW, ketua RT, Karang Taruna, jamaah pengajian, komunitas perempuan, hingga para pelaku UMKM di Kecamatan Mulyorejo.

‎Khusus terkait pemberdayaan UMKM untuk membuka lapangan kerja, Eri menghendaki agar aset-aset Pemkot Surabaya yang belum produktif segera dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi warga.

‎Eri berharap dinas-dinas pemanfaat aset harus bisa menerjemahkan visi Wali Kota Eri Cahyadi yang selama ini getol mengubah aset menganggur menjadi lahan usaha warga.

‎“Skema pemberdayaan bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas dan perangkat kampung. Aset bisa untuk kegiatan sosial yang berdimensi ekonomi," katanya.

‎Salah satu aspirasi yang masuk adalah pemanfaatan aset untuk aktivitas ’gantangan burung’ komunitas kicau mania.

Ini akan menarik banyak orang datang dan melahirkan perputaran ekonomi dengan hadirnya UMKM di sekitar lokasi, sekaligus bisa juga untuk aktivitas ekonomi warga lainnya.

‎Sementara itu, Andrian, anak muda dari Kecamatan Mulyorejo, menyampaikan usulan tentang pemberdayaan UMKM di kampungnya agar bisa semakin menyerap lapangan pekerjaan.

”Banyak potensi yang bisa dikembangkan,” kata mahasiswa ini.

‎Ainur Rosyidi, warga Tempurejo, menanyakan soal struktur APBD Surabaya dan peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur.

”Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur bisa terus ditingkatkan,” ujarnya.

‎Pendidikan dan Infrastruktur
‎Eri menyebut ada tiga dimensi yang mengemuka dalam dialog dengan warga, di antaranya menyangkut pembangunan infrastruktur di perkampungan termasuk penerangan jalan dan pengelolaan persampahan.

‎Kemudian terkait pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan UMKM dan pembukaan lapangan kerja.