BIODATA Lukas Enembe Gubernur Papua yang Tolak Rencana Jokowi Lakukan DOB, Singgung PAD Wilayahnya
Berikut biodata Lukas Enembe, Gubernur Papua yang tolak rencana Jokowi lakukan Daerah otonomi Baru atau DOB di wilayah kerjanya.
Penulis: Akira Tandika Paramitaningtyas | Editor: Musahadah
lihat foto
SURYA.CO.ID - Berikut biodata Lukas Enembe, Gubernur Papua yang tolak rencana Jokowi lakukan Daerah otonomi Baru atau DOB di wilayah kerjanya.
Lukan Enembe secara tegas menolak rencana Jokowi melakukan DOB Papua karena beberapa pertimbangan.
Salah satu yang disorot oleh Lukas Enembe yakni soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih bergantung oada Dana Alokasi Umum.
Baca juga: BIODATA Brigjen TNI Evi Reza Pahlevi yang Beri Pesan Penting ke Satgas Raider 600/Modang di Papua
Melansir Tribun Papua, keterangan penolakan tersebut disampaikan melalui video singkat yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Jayapura, Sabtu (28/05/2022) malam.
"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan.
Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," katanya dengan nada tegas dalam video tersebut.
Sikap tersebut disampaikan Lukas Enembe saat diwawancarai awak media di Kantor penghubung Pemerintah Provinsi Papua di Jakarta, Jumat (28/05/2022) kemarin.
Pada kesempatan itu, dia juga mengaku heran, terkait rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang tiba-tiba muncul dan terus memancing perdebatan banyak kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak.
“Sebenarnya (rencana DOB) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” ujarnya dengan nada bertanya.
Sebagai orang nomor satu di Bumi Cenderawasih, Lukas Enembe mengaku tahu persis seperti apa kondisi masyarakat Papua.
"Sebagai kepala daerah, saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.
Masih menurut Lukas Enembe, pemekaran kabupaten yang ada di Papua selama ini saja belum menghasilkan sesuatu.
Tidak ada pendapatan asli daerah (PAD) dan selama ini masih menggantungkan dari Dana Alokasi Umum (DAU).
"Apalagi akan dimekarkan lagi 3 provinsi. Uang dari mana yang akan kita ambil untuk memenuhi biaya daerah.
Di Dalam negara demokrasi seperti begini tidak boleh," ujarnya.
