Komisi E DPRD Jatim Minta Pelaksanaan PPDB SMA/SMK Tahun Ajaran 2022/2023 Tak Ada Polemik

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Komisi E DPRD Jatim berharap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tahun ajaran 2022/2023 tidak terjadi persoalan.

Berbagai persoalan yang kerap muncul utamanya di kota-kota besar, diharapkan dapat menjadi perhatian.

Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana mengungkapkan, pihaknya berharap ada penerapan khusus untuk PPDB di kota besar misalnya terkait zonasi.

"Jarak sekolah dalam zonasi harus ada kebijakan tambahan tidak murni zonasi jarak dengan sekolah. Karena jumlah sekolah yang terbatas dan sebarannya juga tidak merata," kata Renny kepada wartawan, dikutip Senin (16/5/2022).

Disisi lain, politisi PDI Perjuangan Jatim ini juga berharap dalam PPDB ini masyarakat yang tidak mampu juga pro aktif untuk bisa memanfaatkan jalur afirmasi. Kemudian, pihak sekolah juga harus bisa mengakomodasi.

"Karena kebanyakan mereka warga yang tidak mampu menunggu dulu ikut zonasi ketika tidak keterima baru mengurus afirmasi. Ini yang harusnya tidak terjadi," ujarnya.

Pada Jumat (13/5/2022) lalu, Komisi E juga menggelar hearing dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kediri dan beberapa sekolah SMA/SMK Negeri setempat, terkait persiapan PPDB.

Sementara itu, Hadi Dediyansah, anggota Komisi E mengungkapkan sistem zonasi di kota-kota besar sangat berpengaruh.

Sehingga, juga perlu memperhatikan fleksibilitas terkait dengan prestasi anak.

Cak Dedi, sapaan akrab politisi Partai Gerindra itu menyatakan, pihaknya berharap terkait sistem zonasi di kota besar harus juga memprioritaskan anak-anak yang memiliki prestasi.

"Saya minta Dinas pendidikan Jatim merespon terhadap aktualisasi yang terjadi di lapangan dan harus menyesuaikan serta jangan kaku terhadap sistem zonasi ini," ucapnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA