Jelang Lebaran 2022, Wali Kota Blitar Lantik dan Mutasi 266 Pejabat Struktural dan Fungsional

SURYA.CO.ID, BLITAR - Wali Kota Blitar, Santoso memutasi dan melantik sebanyak 266 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkot Blitar menjelang Hari Raya Lebaran, Rabu (27/4/2022).

Pelaksanaan mutasi untuk mengisi beberapa jabatan kosong dan pengisian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) baru di lingkungan Pemkot Blitar.

Satu OPD baru di lingkungan Pemkot Blitar, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sebelumnya gabung dengan Bakesbangpol.

"Kami baru menerima surat dari Kemenpan RB, pejabat dari struktural yang penyesuaian ke fungsional segera dilantik untuk pemenuhan dokumen administrasi," kata Wali Kota Blitar, Santoso.

Baca juga: Sepeda Motor Pemudik Mogok di Manyar Kabupaten Gresik, Diangkut Mobil Polisi ke Bengkel

Selain itu, kata Santoso, pelaksanaan mutasi juga untuk mengisi struktur OPD baru, yaitu, BPBD Kota Blitar.

"Struktur organisasi BPBD diisi mulai jabatan sekretaris ke bawah, untuk jabatan eselon 2 menunggu persetujuan KASN. Sementara jabatan kepala masih pelaksana tugas (Plt) ditangkap oleh kepala Kesbangpol," ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kusno mengatakan jumlah pejabat struktural dan fungsional yang dilantik sebanyak 266 orang.

Baca juga: Usai Terdengar Suara Ledakan, Asap Muncul dari Atap Gedung KIA Puskesmas Kota Bangkalan

Dikatakannya, pelaksanaan mutasi, pertama untuk pengisian jabatan kosong di lingkungan Pemkot Blitar.

Selain itu, ada perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah yang juga harus dilantik serta ada juga pengangkatan pertama untuk jabatan fungsional terutama guru.

"Pengangkatan pertama jabatan fungsional harus dilantik walaupun mereka mengikuti lewat zoom dari Dinas Pendidikan," katanya.

Baca juga: Jelang Lebaran 2022, PCNU Kabupaten Sidoarjo Ikut Masifkan Vaksinasi Booster Covid-19

Sedang OPD yang berubah nomenklatur antara lain Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

"Lalu, Dinas Koperasi ada tambahan ketenagakerjaan. Ketanagakerjaan sebelumnya ikut Dinas Penanaman Modal dan PTSP," ujarnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA