Aliansi BEM Bojonegoro Desak Ketua DPRD Damaikan Perseteruan Bupati dan Wabup Bojonegoro

SURYA.co.id|BOJONEGORO - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bojonegoro, menggelar unjuk rasa di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu (20/4/2022), siang.

Para mahasiswa itu membawa sejumlah tuntutan saat aksi berlangsung, baik nasional maupun daerah.

Kordinator Aliansi BEM Bojonegoro, M. Rifka Arif Syahrizal mengatakan, mahasiwa menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan Amandemen UUD 1945.

Lalu menuntut pemerintah mencabut kebijakan kenaikan PPN dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

Mahasiswa juga menolak kenaikan seluruh harga kebutuhan pokok, terutama minyak goreng, LPG 3 Kg dan lainnya.Kemudian menuntut pemerintah supaya mencabut UU ibu kota negara (IKN).

"Untuk isu nasional kita membawa empat tuntutan. Jangan sampai kita jadi korban oligarki, kita harus lawan," ucapnya saat orasi di halaman gedung wakil rakyat.

Sementara untuk isu daerah, mahasiswa menuntut Ketua DPRD Bojonegoro mengawal terkait regulasi kejelasan PKL dan Pasar Kota.

Hal tersebut menjadi penting, karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Demonstran juga menuntut supaya Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar agar membuat forum mediasi untuk mendamaikan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro.

"Kami menuntut agar aspirasi kami didengar dan dijalankan, baik itu yang nasional maupun daerah," pungkasnya.

Aksi para mahasiswa itupun ditemui para pimpinan DPRD. Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar mengaku, dalam menjalankan tugas pihaknya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Untuk para pedagang pasar, kita akan menampung aspirasi dari para pedagang, kami akan memberikan fasilitas yang layak," ujarnya.

Sebelum aksi berakhir, para mahasiswa meminta kepada ketua DPRD Bojonegoro agar mendukung aksi Aliansi Mahasiswa Bojonegoro tersebut dengan menandatangani surat pernyataan