PKS Tak Setuju AHOK Jabat Kepala IKN Nusantara, Singgung Masa Lalu dan Kredibilitas

SURYA.co.id - Nama Basuki Tjahja Purnama alias Ahok diwacanakan bakal menjadi kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara representatif dari PDIP.

Bahkan, tak lama ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menolak Menteri Sosial Tri Rismaharini menjabat kepala otorita IKN Nusantara.

Kala itu Hasto mengatakan, stok tokoh PDIP yang memiliki kemampuan menjadi kepala IKN masih banyak.

Ia pun menyarankan Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini fokus menjadi Mensos saja.

Sedangkan, Ahok disodorkan PDIP kepada Presiden Jokowi untuk menjadi calon kepala IKN Nusantara.  

Wacana Ahok disodorkan menjadi calon kepala torita IKN Nusantara ditolak pejabat tinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Bukan hanya menolak AHok, PKS sebelumnya juga menolak pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. 

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera melalui cuitan di Twitter Senin (31/1/2022) mengungkapkan, tidak masalah Ahok disebut jadi calon pimpinan IKN karena masih sebatas wacana.

Namun ia berpesan agar Kepala Otorita IKN hendaknya memiliki kapasitas.

Selain itu, sosok tersebut sebaiknya tidak menimbulkan kegaduhan politik.

"Karena masih wacana monggo saja, semua diwacanakan."

"Tetapi kalau pesan kami dua hal, cari yg punya kapasitas dan integritas dan tidak menimbulkan kegaduhan politik."

"Dan justru bisa memberikan kredit poin bagi presiden begitu," ungkapnya.

Diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN sudah disahkan menjadi UU IKN pada 18 Januari 2022 lalu.

Rencana pemindahan ibu kota dari dari Jakarta ke "Nusantara" di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kian nyata.

Dikutip dari salinan UU IKN yang dilansir Kompas.com, Pasal 8 UU menyebutkan penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah Otorita IKN Nusantara.

Sementara Otorita IKN Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022.

"Otorita IKN Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," bunyi Pasal 9 Ayat (1) UU IKN.

Nama Ahok dan Azwar Anas jadi kandidat

Sementara itu sejumlah nama kandidat Kepala Otorita IKN muncul ke permukaan.

Presiden joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2020 sempat menyebut sejumlah nama.

Yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, hingga mantan Direktur Utama Wijaya Karya (Wika) Timiyana.

Terbaru, kriteria lebih spesifik diungkapkan Jokowi.

Selain pernah memimpin daerah, calon Kepala Otorita IKN memiliki latar belakang arsitek.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Dugaan pun mengerucut pada sejumlah sosok.

Mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek. (Tribunnews.com)