Breaking News:
Grahadi

Pemprov Jatim

Plh Sekdaprov Jatim Minta APBD Direalisasikan Secara Transparan, Bertanggung Jawab dan Akuntabel

Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono meminta agar realisasi APBD 2021 dapat direalisasikan secara transparan, bertanggung jawab dan akuntabel.

Editor: Cak Sur
Humas Pemprov Jatim
Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono. 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono meminta agar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 dapat direalisasikan secara transparan, bertanggung jawab dan akuntabel.

"Saya berharap realisasi anggaran pendapatan dan belanja ini, dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan mengikuti kaidah administrasi pengelolaan keuangan daerah," kata Heru Tjahjono di Ruang Kerjanya di Kantor Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (28/12/2021).

Heru mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Pada Akhir Tahun Anggaran untuk Tahun Anggaran 2021 dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur 30 September 2021 perihal Tata Cara Setoran dan Pelaporan Penerimaan Daerah, Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) akhir Tahun Anggaran 2021. Maka kegiatan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai saat ini masih terus berlangsung.

"Untuk proses penerbitan SPM nya sendiri sudah selesai sesuai batas waktu tanggal 20 Desember 2021," katanya.

Sementara, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi sebagai entitas pelaporan wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021.

Laporan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

"Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada BPKAD paling lambat tanggal 7 Februari 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021," jelasnya.

Capaian APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 per tanggal 27 Desember 2021 telah dilaksanakan dengan baik. Capaian tersebut meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 32.969.569.158.052 terealisasi sebesar Rp 32.894.519.731.087,90 atau 99,77 %,. Lalu belanja daerah sebesar Rp 36.621.318.449.634,85 terealisasi sebesar Rp 32.768.057.386.825,70 atau 89,48 % serta posisi saldo kas pada RKUD sebesar Rp 2.649.982.647.126,90.

Berdasarkan data Kemendagri per 23 Desember 2021, maka menjadikan Provinsi Jawa Timur menduduki posisi tiga besar secara nasional, bila dibandingkan dengan provinsi lainnya yang realisasi belanjanya rata-rata masih sebesar 77,12 persen.

Heru lalu melanjutkan, pada 2021 diperkirakan akan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Besarannya mencapai Rp 2.563.492.291.474,43 yang akan digunakan untuk belanja daerah pada awal Tahun Anggaran 2022 dengan asumsi kebutuhan belanja daerah dalam satu bulan sebesar Rp 2.500.000.000.000. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dalam satu bulan itu, dihitung berdasarkan atas asumsi perhitungan 1/12 (seperduabelas) dari belanja tahun berkenaan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved