Update UMK Surabaya 2022 Naik Menuai Pro dan Kontra: Buruh Senang Tapi Pengusaha Justru Keberatan

Sementara industri di Jateng memiliki banyak kesamaan dengan industri yang ada di Jatim, termasuk pasarnya juga sama.

Hal ini akan berpengaruh pada daya saing produk yang dihasilkan.

"Sehingga ini sangat mengganggu daya saing produk yang dihasilkan industri di Jatim. Untuk itu, kami berharap tahun depan harus ada kepastian hukum. Jika sudah ditetapkan tidak ada kenaikan ya harusnya tidak naik. Kalau di tahun depan masih tidak ada kepastian, ya kemungkinan akan ada banyak industri  di Jatim yang merelokasi perusahaannya, geser ke daerah yang UMK-nya relatif rendah dan bisa ditoleransi. Sekarang kan akses tol sudah banyak," papar  Adik.

Lebih lanjut ia mengatakan, sebenarnya upah tinggi akan berdampak negatif terhadap upaya pemerintah dalam melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, baik daerah maupun nasional.

Lapangan kerja menjadi terbatas, karena pasti akan ada upaya efisiensi atau rasionalisasi yang dilakukan pengusaha karena tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut.

Selain itu upah yang tinggi juga berdampak terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin, memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Di sisi lain, pengusaha yang akan membuka lowongan pekerjaan juga berfikir lagi dengan besarnya kenaikan upah yang dipaksakan tersebut, sehingga akan terjadi perlambatan perluasan kesempatan kerja baru," jelas Adik.

Selain itu, kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada iklim investasi di sebuah daerah.

Kebijakan kenaikan upah yang melebihi kemampuan investor akan mendorong terjadinya relokasi perusahaan, dari lokasi dari lokasi yang memiliki nilai upah minimum tinggi ke yang lebih rendah, hingga mendorong tutupnya perusahaan.

Selain itu upah yang terlalu tinggi juga bisa berpengaruh pada indeks daya saing Indonesia dan juga kepastian hukum di Indonesia, sehingga mempengaruhi kepercayaan investor dan bisnis.

Berikut UMK Jatim 2022 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim : 

1. KOTA SURABAYA Rp. 4.375.479,19,
2. KABUPATEN GRESIK Rp. 4.372.030,51,
3. KABUPATEN SIDOARJO Rp. 4.368.581,85,
4. KABUPATEN PASURUAN Rp. 4.365.133,19,
5. KABUPATEN MOJOKERTO Rp. 4.354.787,17,
6. KABUPATEN MALANG Rp. 3.068.275,36,
7. KOTA MALANG Rp. 2.994.143,98,
8. KOTA PASURUAN Rp. 2.838.837,64,
9. KOTA BATU Rp. 2.830.367,09,
10. KABUPATEN JOMBANG Rp. 2.654.095,88.
11. KABUPATEN PROBOLINGGO Rp. 2.553.265,95,
12. KABUPATEN TUBAN Rp. 2.539.224,88,
13. KOTA MOJOKERTO Rp. 2.510.452,36,
14. KABUPATEN LAMONGAN Rp. 2.501.977,27,
15. KOTA PROBOLINGGO Rp. 2.376.240,63,
16. KABUPATEN JEMBER Rp. 2.355.662,91,
17. KABUPATEN BANYUWANGI Rp. 2.328.899,12,
18. KOTA KEDIRI Rp. 2.118.116,63.
19. KABUPATEN BOJONEGORO Rp. 2.079.568,07,
20. KABUPATEN KEDIRI Rp. 2.043.422,93,
21. KOTA BLITAR Rp. 2.039.024,44.
22. KABUPATEN TULUNGAGUNG Rp. 2.029.358,67,
23. KABUPATEN BLITAR Rp. 2.015.071,18,
24. KABUPATEN LUMAJANG Rp. 2.000.607,20,
25. KOTA MADIUN Rp. 1.991.105,79,
26. KABUPATEN SUMENEP Rp.1978.927,22,
27. KABUPATEN NGANJUK Rp.1.970.006,41.
28. KABUPATEN NGAWI Rp. 1.962.585,99,
29. KABUPATEN PACITAN Rp.1.961.154,77.
30. KABUPATEN BONDOWOSO Rp1.958.640,12,
31. KABUPATEN MADIUN Rp1.958.410,31,
32. KABUPATEN MAGETAN Rp1.957.329,43,
33. KABUPATEN BANGKALAN Rp1.956.773,48,
34. KABUPATEN PONOROGO Rp.1.954.281,32,
35. KABUPATEN TRENGGALEK Rp1.944.932,74,
36. KABUPATEN SITUBONDO Rp1.942.750,77,
37. KABUPATEN PAMEKASAN Rp1.939.686,39,
38. KABUPATEN SAMPANG Rp1.922.122,97.