Biodata Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang Disebut Mau Dilengserkan dari PKB, Pernah Dipecat Gus Dur
Berikut ini profil dan biodata Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang dikabarkan akan dilengserkan lawan politiknya dari kursi Ketua Umum Partai PKB.
SURYA.CO.ID, JAKARTA - Berikut ini profil dan biodata Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang dikabarkan akan dilengserkan lawan politiknya dari kursi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dugaan ini muncul setelah ada desakan Muktamar Luar Biasa ratusan kader di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Desakan Muktamar Luar Biasa itu setelah adanya perubhan AD/ART PKB.
Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu mengaku dizalimi oleh Cak Imin karena seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.
"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).
Baca juga: Kubu Moeldoko Sebut SBY Linglung Daftarkan Merek dan Lukisan Demokrat, Ini Kata DJKI Kemenkumham
Baca juga: Kubu AHY Diminta Siapkan Saweran Rp 100 Miliar, Kubu Moeldoko Yakin Menang Gugatan AD/ART di PTUN
Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum. Sehingga AD/ART partai diubah.
Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.
"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART. Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.
Pada realitasnya, ucap Andi, tidak sesuai AD/ART. Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.
Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.
"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang. Tidak ada lagi pengkaderan. Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah tapi semua ditentukan DPP," terangnya.
Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seratusan DPC ingin diselenggarakannya MLB.
Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB. Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.
"Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah," ucap Andi.
Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.
"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambungnya.
Munculnya desakan Muktamar Luar Biasa PKB ini dinilai Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta Ujang Komarudin sebagai gejolak yang dipersiapkan oleh lawan-lawan politik Cak Imin di internal PKB.
"Jadi isu itu tidak akan muncul jika tidak ada gerakan-gerakan itu," ujar Ujang kepada Tribun Network, Senin (12/4).
Ujang mengatakan kelompok yang hendak melengserkan Cak Imin, harus memiliki kekuatan yang lebih besar. Terutama dengan meyakinkan para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang notabenenya adalah pemilik suara.
"Karena kalau melakukan perlawanan tapi tidak kuat itu akan merepotkan mereka begitu," ucap Ujang.
Ujang melihat beberapa faktor, hingga muncul upaya 'kudeta' di antaranya lantaran sejarah kisruh dualisme kepengurusan PKB yang melibatkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Cak Imin.
"Faktornya pertama tentu Cak Imin dulu menang dari Gus Dur juga dianggap mengkudeta. Karena dianggap ada intervensi pemerintah sehingga menang melawan Gus Dur. Itu jadi indikasi, dulu Cak Imin juga mengkudeta, sekarang pun bisa," tutur Ujang.
Ujang menjelaskan fakfor kedua, kader PKB banyak yang kecewa lantaran digeser posisinya. Faktor selanjutnya ditengarai adanya penyalahgunaan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (AD/ART).
"Keempat, bisa jadi tadi ada isu keterkaitan dengan isu jual beli jabatan," ucap Ujang.
Menurut Ujang, PKB harus menjadi partai modern, Cak Imin dinilainya sudah lama menjadi ketua umum. Sehingga perlu adanya regenerasi memberi kesempatan yang lain.
Profil dan Biodata Cak Imin

Abdul Muhaimin Iskandar atau dipanggil dengan nama Gus Imin atau Cak Imin lahir di Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966.
Cak Imin adalah keponakan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, presiden ke-5 RI.
Masa kecil Cak Imin banyak dihabiskan di pesantren di Jombang, Jawa Timur.
Pendidikan SD dan SMP diselesaikan di SD dan SMP Mambaul Ma'arif Denanyar Jombangg.
DIa kemudian melanjutkan ke MAN I Yogyakarta.
Kemudian, program sarjana dia selesaikan di Fisip, UGM Yogyakarta.
Lalu melanjutkan ke program S2 manjemen Komunikasi, Universitas Indonesia.
Karir Politik
Cak Imin kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sejak 1 Oktober 2019.
Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019 dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014.
Pada 1 September 2014, ia secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa karena dianggap berhasil menaikkan suara pemilu 2014 menjadi 9,04%
Berbagai pengalaman organisasi telah dijalani oleh Cak Imin mulai dari Ketua Korps Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial, Yogyakarta, Ketua Cabang PMII Jogjakarta, serta Sekretaris Jenderal DPP PKB 2000-2005.
Muhaimin Iskandar dalam pengalaman kerjanya pernah menjadi staf pengajar Pesantren Denanyar, Jombang, Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapat Umum, Jakarta, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tabloid Detik, wakil ketua DPR RI selama 2 periode (1999 - 2004 dan 2004 - 2009)
Pada 26 Maret 2018, Muhaimin diangkat menjadi Wakil Ketua MPR RI bersama Ahmad Basarah dan Ahmad Muzani berdasarkan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).
Pernah Dipecat Gus Dur
Muhaimin Iskandar ditetapkan sebagai ketua umum PKB pada Muktamar di Semarang pada 2005.
Sedangkan Gus Dur duduk sebagai Ketua Dewan Syura.
Namun, menjelang Pemilu 2009, internal PKB kembali bergolak.
Cak Imin dipecat dari jabatannya karena dianggap melakukan manuver dengan “bermain-main ke istana” atau mendekati pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu.
Cak Imin dan para pendukungnya tidak terima, kemudian mengajukan gugatan terhadap Gus Dur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Isu Muktamar Luar Biasa (MLB) PKB pun mulai mengemuka.
Ternyata benar. Hanya saja kedua belah pihak yang berseteru menggelar MLB sendiri-sendiri.
Kubu Gus Dur di Parung (Bogor) pada 30 April-1 Mei 2008, sedangkan rombongan Cak Imin melaksanakan hajat di Hotel Mercure Ancol sehari berselang.
MLB Ancol memutuskan Cak Imin kembali duduk sebagai Ketua Umum PKB, sekaligus mendepak Yenny Wahid, putri Gus Dur, dari jabatan Sekretaris Jenderal PKB dan menunjuk Lukman Edy sebagai penggantinya.
Posisi Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro juga digusur, digantikan oleh KH Aziz Mansyur.
Putusan pengadilan semakin menguatkan penguasaan kubu Cak Imin atas PKB.
Gus Dur memilih diam dan perlahan tetapi pasti mulai meninggalkan kancah politik hingga akhir hayatnya. (berbagai sumber)