KKB Papua

Tak Puas Tembak Guru, KKB Papua Juga Bakar 3 Sekolah, Satgas Nemangkawi Bergerak Memburu Mereka

KKB Papua seolah tak puas setelah menembak seorang guru SD di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kamis (8/4/2021). Mereka juga membakar 3 sekolah

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi
kolase Tribunnews dan PIXABAY/Myriams-Fotos
KKB Papua (kiri) dan ilustrasi kebakaran (kanan). Tak Puas Tembak Guru, KKB Papua Juga Bakar 3 Sekolah. 

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan, selama ini pihaknya menduga sumber dana KKB Papua berasal dari oknum pejabat pemerintah hingga perampasan dana desa.

Namun, Fakhiri memastikan sumber dana utama KKB untuk bisa mendapatkan senjata api dan amunisi berasal dari kawasan penambangan emas ilegal di beberapa kabupaten di Papua.

"Tempat pendulangan (emas) itu berkontribusi besar untuk pembelian senjata api dan amunisi," ujarnya di Jayapura, Kamis (8/3/2021).

Jauhnya lokasi penambangan ilegal membuat pengawasan dari aparat keamanan sangat minim sehingga hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan KKB untuk memperoleh dana.

"Wilayah pendulangan biasanya jauh dari pengawasan aparat. Ada (KKB) yang datang untuk mengambil upeti, ada juga yang mereka ikut dulang," ujar dia.

Ada beberapa kabupaten yang disebut Fakhiri memiliki kawasan penambangan tradisional ilegal.

"Paniai, Intan Jaya dan sebagian Yahukimo. Kalau Timika sidah jelas, makanya kita agak geser pendulang di situ agar tidak mendulang lagi," kata dia.

Tanpa menyebut detail jumlahnya,  Fakhiri meyakini dari wilayah pendulangan ilegal, KKB bisa memperoleh dana cukup besar.  

Dia bertekad untuk memutus seluruh sumber dana KKB agar situasi keamanan di Papua bisa kondusif.

"Ini kita akan monitoring supaya mereka tidak mencari uang di situ dan uangnya dipakai untuk membeli peralatan tadi," kata Fakhiri.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Frets J Boray membenarkan ada lokasi penambangan ilegal di empat kabupaten tersebut.

Jauhnya lokasi penambangan membuat pemerintah sulit menjangkaunya sehingga pengawasan atau bahkan penertiban sulit dilakukan.

"Kita sudah usulkan wilayahnya, sampai sekarang belum dikeluarkan izin oleh menteri (ESDM) supaya kita bisa pantau. Itu masih ilegal makanya kami tidak bisa bikin apa-apa," kata Frets saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (9/4/2021).

Baca berita seputar KKB Papua lainnya

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved