KKB Papua

Video KKB Papua Lakukan Propaganda Bujuk Warga, Kondisi Mereka Sudah Dikepung Satgas Nemangkawi

Beredar sebuh video KKB Papua melakukan propaganda untuk membujuk warga. Kondisi mereka kini sudah dikepung Satgas Nemangkawi.

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi
Youtube via Tribun Manado
Ilustrasi Video KKB Papua Lakukan Propaganda Bujuk Warga. 

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Beredar sebuh video KKB Papua melakukan propaganda untuk membujuk warga agar tak mendukung pemerintah Indonesia.

Seperti diketahui, kondisi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua saat ini sudah putus asa karena dikepung Satgas Nemangkawi.

Tapi tampaknya aksi keji mereka menebar propaganda di masyarakat masih terus berlanjut.

Baca juga: Satgas Nemangkawi Tak Tinggal Diam KKB Papua Mau Culik Gadis Muda, TNI-Polri Layangkan Ancaman

Baca juga: Satu per Satu KKB Papua Menyerah Dikepung Satgas Nemangkawi, ini Nasib Mereka Seusai Kembali ke NKRI

Contohnya seperti dalam video yang beredar baru-baru ini, tampak KKB Papua berusaha mempengaruh warga agar tak mendukung pemerintah Indonesia.

Mereka melarang warga untuk mengikuti pemilihan umum bupati di daerah tersebut.

"Saya melarang untuk kegiatan politik pemilihan bupati. Atas nama seluruh TNPB saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat pribumi di Kabupaten Mimika, saya melarang keras tidak boleh mengikuti kegiatan politik pemerintah Republik Indonesia," kata anggota KKB Papua.

Seperti dilansir dari serambinews.com dalam artikel 'VIDEO - Beredar Video OPM KKB Berusaha Pengaruhi Masyarakat untuk Bergabung'

"Anak Papua yang melibatkan diri dalam pemilihan bupati berarti bagian penjajah.

Karena anda mempertahankan sistem pemerintahan Indonesia.

Oleh karena itu atas nama TPNPB saya menolak politik praktis di tanah Papua untuk mempertahankan sistem pemerintahan republik," tambahnya.

Atas nama Papua Barat, ia menegaskan tidak boleh lagi masyarakat pribumi di sini mengikuti pemilihan bupati.

Dengan tegas, pria ini mengancam akan mencabut dan menutup PT Freeport Indonesia karena dianggap sebagai akar masalah.

Menurutnya, pada tahun 1961 kedaulatan atas bangsa Papua sudah ada.

Pada tahun selanjutnya ada pengambilalihan administrasi Papua dari tangan Belanda.

Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved