Gugatan Hasil Pilkada Surabaya 2020

KPU dan Bawaslu Pastikan Seluruh Tahapan Pilkada Surabaya 2020 Sesuai Regulasi

"Kami memastikan bahwa proses penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan KPU di Surabaya telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan."

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Parmin
surya.co.id/bobby constantine
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya menghadiri Sidang perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHPKada) di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/2/2021). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya memastikan seluruh tahapan Pilkada di Kota Pahlawan berjalan sesuai regulasi.

Pihak penyelenggara melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan.

Hal ini pun telah disampaikan pada Sidang perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHPKada) di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/2/2021).

KPU Surabaya sebagai pihak termohon hadir langsung di persidangan tersebut.

"Kami memastikan bahwa proses penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan KPU di Surabaya telah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan," kata Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham. 

Pada persidangan, Agus didampingi Kuasa Hukum KPU Surabaya Sri Sugeng Pujiatmiko. Sugeng menyampaikan, bahwa seluruh dalil yang disampaikan pemohon (Machfud Arifin-Mujiaman) tak satupun yang mendalilkan obyek perkara perselisihan hasil pemilihan.

Pun demikian pula dengan kedudukan hukum. Yakni, Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) terkait perbedaan selisih suara. Regulasi ini mengatur syarat selisih suara antar pasangan calon yang bisa digugat ke MK.

Untuk Surabaya yang memiliki jumlah daftar pemilih mencapai 2.959.082 pemilih, selisih yang bisa dibawa ke MK sebagaimana pasal 158, maksimal 0,5 persen. Dengan kata lain, hanya 5.247 suara.

Sedangkan suara Machfud-Mujiaman tertinggal dari rivalnya, Eri Cahyadi - Armuji dengan selisih jauh 145.746 suara (13,88 persen). Selain itu, KPU Surabaya juga telah menjalankan segala ketentuan, termasuk rekomendasi Bawaslu Surabaya untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di satu TPS Surabaya.

"Maka dengan demikian, teknis pelaksanaan tahapan pemungutan  dan perhitungan suara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan dibuktikan seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi pemohon telah menandatangani formulir model C hasil salinan KWK, formulir D hasil kecamatan KWK sebagaimana bukti," kata Sugeng.

Bawaslu Surabaya juga hadir di sidang MK pun menjelaskan demikian. Ketua Bawaslu Surabaya M Agil Akbar bahkan menjawab satu persatu dalil yang disampaikan Machfud-Mujiaman.

Misalnya, surat dari Bu Risma (Tri Rismaharini) untuk warga Surabaya yang disebut Machfud-Mujiaman memenuhi unsur pelanggaran Terstruktur, Sistem, dan Masif (TSM). Menanggapi hal ini, Agil menegaskan pihaknya juga sudah menerima laporan bahkan menyidangkan.

Dari hasil persidangan yang juga sampai di Bawaslu Jatim, laporan ini tak memenuhi unsur TSM. "Surat tersebut tidak mencantumkan jabatan wali kota," kata Agil mengutip putusan sidang Bawaslu sebelumnya.

Surat Bu Risma juga disertai dengan barcode yang apabila discan tersambung dengan laman PDI Perjuangan yang artinya Risma membuat surat atas nama partai bukan sebagai kepala daerah.

Surat itu dituliskan di tanggal 22 November yang merupakan hari Minggu (libur, kepala daerah tak perlu cuti kampanye).

Termasuk soal dugaan keterlibatan ASN, program pemerintah kota untuk kepentingan Kampanyenya, hingga beberapa dalil lainnya juga dijawab oleh Agil.

Agil menjelaskan, laporan tersebut juga diterima Bawaslu bahkan beberapa di antaranya disidangkan namun juga ada yang ditolak karena kekurangan bukti atau saksi.

Usai sidang yang mengagendakan jawaban termohon, pihak Terkait, dan Bawaslu tersebut, MK selanjutnya akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk pembahasan Perkara / Pengambilan Keputusan.

Apabila diputuskan, Pengucapan Putusan akan dilakukan 15-16 Februari 2021.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved