Besaran Gaji Listyo Sigit Prabowo Jika Resmi Dilantik Jadi Kapolri, ini Biodata & Daftar Kekayaanya
Inilah besaran gaji Komjen Listyo Sigit Prabowo jika nanti resmi dilantik menjadi Kapolri. Lengkap beserta profil, biodata dan daftar kekayaanya.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi
Sejak bulan Mei 2013, dirinya bertugas di Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.
Jabatan kepolisian:
- Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Personel Polda Metro Jaya
- Kepala Kepolisian Resor Pati (2009)
- Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo (2010)
- Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang
- Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta (2011)
- Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri (2012)
- Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara (2013)
- Ajudan Presiden RI (2014)
- Kepala Kepolisian Daerah Banten (2016)
- Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (2018)
- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2019)
Daftar kekayaan Komjen Listyo Sigit Prabowo
KPK mengimbau Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo yang baru ditunjuk sebagai calon Kapolri untuk melengkapi dokumen yang disampaikan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Berdasarkan data laporan kekayaan yang diakses melalui laman elhkpn.kpk.go.id, Listyo tercatat telah menyampaikannya pada 11 Desember 2020 untuk jenis pelaporan khusus awal menjabat untuk tahun pelaporan 2019.
"Terkait status pengumuman LHKPN yang tercatat tidak lengkap maka sebagai wajib LHKPN, kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dapat dilengkapi saat menyampaikan laporan periodik tahun pelaporan 2020 yang dilakukan mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Ia menyatakan KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
"Bagi KPK, kewenangan ini senantiasa terus dilakukan dalam rangka meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi," ujar Ipi dilansir kantor berita Antara.
KPK berharap LHKPN dapat menjadi instrumen pengawasan yang menimbulkan keyakinan pada diri para penyelenggara negara bahwa laporan mereka diperiksa dan diawasi.
"Harapannya, pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaannya secara jujur, lengkap, dan benar," tuturnya.
Berdasarkan LHKPN yang telah disampaikan Listyo tersebut, diumumkan dengan catatan tidak lengkap berdasarkan hasil verifikasi pada 4 Januari 2021.
Diketahui, Listyo terakhir melaporkan kekayaannya pada 11 Desember 2020 sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri senilai Rp 8.314.735.000.
Hartanya terdiri tiga tanah dan bangunan senilai Rp 6,15 miliar yang tersebar di Kota Semarang, Kota Tangerang, dan Kota Jakarta Timur.
Selanjutnya, satu unit mobil Toyota Fortuner Tahun 2018 senilai Rp 320 juta, harta bergerak lainnya Rp 975 juta serta kas dan setara kas Rp 869.735.000.(*)