Aksi KKB Papua Bakar BTS Telkomsel Bikin Warga Susah, OPM Ngotot Tak Mau Terima Fasilitas Pemerintah
Aksi KKB Papua Membakar BTS Telkomsel Bikin Susah Warga Kabupaten Puncak, OPM Tetap Ngotot Tak Mau Terima Fasilitas Pemerintah Indonesia.
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.co.id - Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua membakar base transceiver station (BTS) Telkomsel pada Kamis (7/1/2021) lalu, membuat susah warga Kabupaten Puncak.
Gara-gara KKB Papua bakar BTS Telkomsel, jaringan Telkom maupun provider Telkomsel pun terputus di wilayah tersebut.
Bupati Puncak Willem Wandik mengaku, dirinya sangat sedih saat mendapatkan informasi fasilitas dua BTS dibakar KKB Papua.

Baca juga: Sebelum Tembak Anak Buah Jenderal Andika Perkasa, KKB Papua Sempat Berulah Bakar 2 BTS Telkomsel
Baca juga: Pasukan Yonif 400/BR Buru KKB Papua yang Tembak Mati Prada Agus Kurnia, Berikut 3 Faktanya
Hal ini menyebabkan masa depan anak-anak Puncak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui layanan internet terhambat.
"Kami berjuang selama bertahun-tahun agar fasilitas tersebut bisa hadir di Puncak.
Ternyata ada pihak yang dengan mudah membakar fasilitas tersebut," tutur Willem, dilansir dari Kompas.id dalam artikel 'KKB Bakar Fasilitas Palapa Ring di Kabupaten Puncak'
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menyesalkan pembakaran fasilitas dua BTS di Kabupaten Puncak.
Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat lagi mendapat pelayanan telekomunikasi.
"Untuk membangun saja sudah susah karena medannya dan rawan gangguan keamanan.
Seharusnya seluruh pihak di Puncak melindungi fasilitas tersebut, " tutur Yan.
Sementara itu, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM), Sebby Sambom saat dihubungi Kompas menyatakan pihaknya terlibat dalam aksi penyerangan dua fasilitas BTS di Puncak.
Sebby mengaku pihaknya tak mau menerima fasilitas dari pemerintah Indonesia.
"Dengan aksi ini, TPN OPM menyatakan tidak mau menerima fasilitas pemerintah Indonesia di wilayah Papua.
Kami tidak butuh fasilitas jaringan telekomunikasi, " tegas Sebby.