UPDATE UMK Surabaya 2021: Kota Surabaya dan Ring 1 Jatim Kompak Naik, 21 Daerah Tetap, ini Faktanya

3. Usulan bisa ditolak

Hari ini, Jumat (20/11/2020), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan melakukan rakor final bersama Dewan Pengupahan Jawa Timur untuk kemudian diteken dalam bungkus pergub.

Gubernur berwenang untuk mengembalikan jika usulan yang disampaikan tidak memiliki rasionalisasi yang kuat.

Sebab dikatakan Himawan, dalam penyampaikan usulan UMK, masing-masing pemda harus memiliki alasan yang kuat, termasuk jika usulannya naik. 

Harus dipastikan bahwa yang mengusulkan naik memiliki alasan yang kuat dan bukan karena tekanan.

“Karena bisa saja karena ada tekanan, lalu usulan UMK nya disampaikan naik. Padahal kalau dilihat kemampuan pengusahanya sebenarnya tidak kuat,” kata Himawan.

Jika kondisinya seperti itu maka gubernur memiliki kewenangan untuk mengembalikan ke jalur yang benar dalam konteks tanpa paksaan dan sesuai kemampuan pengusaha di daerah tersebut.

“Kalau yang mengusulkan naik tentu dari pihak buruh meminta naik. Tapi harus diakui bahwa di masa pandemi, pengusaha mengalami kondisi yang sulit,” tegasnya.

4. Pengusaha hengkang dari ring 1

Dengan kondisi saat ini, pengusaha berencana hengkang dari ring satu karena tak kuat membayar UMK.

Misalnya saja, Maspion Grup. Dikatakan Himawan, perusahaan tersebut sudah menyiapkan lahan ratusan hektar untuk pindah pabrik ke Kabupaten Ngawi, yang upah pekerjanya lebih murah dibandingkan ring satu Jawa Timur.

“Oleh sebab itu penentuan UMK tidak bisa seenaknya. Namun juga harus dilihat aspek-aspek kemampuan yang lain,” tegasnya.

Sedangkan ribuan buruh kembali melakukan aksi dengan sasaran aksi Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Kamis (19/11/2020)

Mereka menuntut salah satunya agar ada kenaikan UMK untuk tahun 2021.