UPDATE Rincian BLT Karyawan yang Gagal Cair karena Tak Lolos Validasi, ini Solusi dari Kemnaker

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Simak update rincian data BLT karyawan yang gagal cair karena tak lolos verifikasi dan validasi.

Diketahui, ada jutaan pekerja yang tak lolos verifikasi dan validasi sebagai penerima BLT karyawan Rp 600.000 dari pemerintah.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, awalnya anggaran yang dialokasikan untuk penerima BLT karyawan adalah untuk 15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp 37,74 triliun.

• Sudah 10.778.261 Pekerja Terima Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta, ini Bocoran Jadwal BLT Karyawan Tahap 5

Namun berdasarkan data yang sudah divalidasi BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 September 2020, hanya ada 12,4 juta pekerja yang layak untuk mendapatkan subsidi upah sehingga terdapat selisih anggaran di situ.

"Jika diketahui rekening yang tidak aktif lagi dan tidak bisa disalurkan ke penerima program kami ikut saran KPK dan sudah seharusnya kami kembalikan sisa anggaran ke kas negara," jelas Ida, Sabtu (3/10/2020).

Seperti dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Rekening Bermasalah, Jutaan Pekerja Gagal Terima BLT Subsidi Gaji'

Namun hingga saat ini, menurut Ida, BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan validasi data.

"Begitu kami pastikan rekening itu benar-benar tidak aktif selanjutnya kami kembalikan ke kas negara, tentu masih ada kesempatan ke Pak Agus (Dirut BPJS Ketenagakerjaan) untuk menyerahkan data rekeningnya melakukan verifikasi data," ungkap Ida.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan para pemberi kerja masih ada yang belum memberikan nomor rekening para pekerjanya, tercatat 900 ribu pekerja belum menyerahkan rekening.

"Kami mendapat data 15,7 juta data pekerja, dari situ kami lakukan pengumpulan rekening para peserta dan hingga akhir september jumlah rekening yang masuk ke Jamsostek adalah 14,8 juta.

Masih ada 900 ribu yang belum mengirimkan rekening antara lain karena kondisi geografis berada di daerah terpencil," kata Agus.

Ketiadaan rekening itu menyulitkan koordinasi dan masih banyak juga pekerja yang menerima upah tunai sehingga tidak memiliki rekening.

Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan menggunakan 3 lapisan validasi data.

"Dari 14,8 juta rekening yang masuk, kami lakukan validasi secara berlapis, ada 3 lapis yang kami lakukan pertama validasi dengan perbankan tersebar di 128 bank untuk mencocokkan apakah nomor rekening dan nama yang dikirim ke kami sesuai dengan terdaftar di bank, kalau tidak valid kami kembalikan ke perusahaan," ungkap Agus.

Lapisan kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan mengecek apakah para pekerja itu benar-benar pekerja yang upahnya di bawah Rp 5 juta dan merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan aktif hingga Juni 2020.

"Bila tidak valid kita drop, setelah valid, kita lakukan validasi lapis 3," tambah Agus.

Validasi ke-3 adalah terkait ketunggalan data, artinya seorang pekerja memiliki 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK), 1 nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan 1 nomor rekening bank.

"Akhirnya hanya ada 12,4 juta nomor rekening yang valid dan kami serahkan ke Kemenaker untuk diproses lebih lanjut.

Artinya dari 14,8 juta data yang masuk valid 12,4 juta yang valid. Ada 2,4 juta data yang tidak diteruskan, tidak bisa diproses," jelas Agus.

Dari 2,4 juta data itu ada 1,8 juta karena tidak sesuai kriteria Permenaker, ada 600 ribu gagal dikonfirmasi atau divalidasi ulang hingga tenggat waktu terakhir 30 September 2020.

Agus pun mengaku siap untuk melakukan verifikasi data lagi bila pemerintah seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto akan melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah hingga triwulan II 2021.

"BPJS sangat siap dan mendukung bila ingin berikan bantuan subsidi upah sampai 2021.

Kami siapkan data sesuai regulasi yang ada karena itu penting para pekerja yang daftar, bisa mendaftar melalui aplikasi atau cabang-cabang kantor kami," tambah Agus.

Sampai saat ini sebanyak 10.778.261 pekerja sudah menerima BLT karyawan Rp 600 ribu.

Berdasarkan data yang diambil pada 30 September 2020 pukul 17.09 WIB, jumlah tersebut mencakup penerima BLT karyawan tahap 1 hingga 4. 

Adapun rincian penerima BLT karyawan tahap 1 hingga 4, sebagai berikut:

Tahap 1: 2.484.429 (99,38%)

Tahap 2: 2.901.533 (99,38%)

Tahap 3: 3.476.122 (99,32%)

Tahap 4: 1.836.177 (69,18%)

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah belum bisa memastikan jadwal pencairan BLT karyawan tahap 5.

Sebab sampai saat ini masih dalam tahap validasi data.

Solusi Belum Dapat BLT Karyawan

Bagi para pekerja yang pencairannya masih tertunda, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pernah memberikan solusinya.

Ida menyebut, ada beberapa catatan atau kendala penyaluran subsidi gaji/upah.

seperti dilansir dari Kompas dalam artikel 'Menaker Ungkap Masih Ada Kendala Penyaluran Subsidi Gaji'

Antara lain yakni adanya duplikasi rekening, rekening sudah tutup, rekening pasif, rekening tidak valid, dan rekening yang dibekukan.

• Bocoran Jadwal Pencairan BLT Karyawan Gelombang 2, Guru Honorer dan Guru Agama Segera Terima Subsidi

Selain itu, ada juga kendala lainnya yakni adanya rekening yang tidak sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan rekening tidak terdaftar.

Ida juga memberikan solusi bagi para pekerja yang sampai saat ini belum mendapatkan BLT karyawan.

"Untuk itu, bagi pekerja yang sesuai kriteria penerima subsidi namun hingga saat ini belum mendapatkan subsidi gaji/upah, kami imbau agar berkomunikasi dengan pemberi kerja, khususnya terkait data rekening para pekerja guna memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaporan rekening bank ke BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.(*)