Jurus Wali Kota Risma Menghadang Resesi

SURYA.co.id | SURABAYA - Sejak awal pandemi Covid-19, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak hanya berperang melawan virus baru ini.

Namun, berjuang menghadang resesi ekonomi. Berbagai terobosan dan inovasi terus dilakukan untuk menghadang masalah ekonomi ini.

Jauh hari sebelum resesi ramai diperbincangkan, Wali Kota Risma ternyata sudah membuat program kedaulatan pangan di tengah pandemi Covid-19.

Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu Kota Surabaya harus menghadapi resesi ekonomi.

Beberapa program kedaulatan pangan tersebut dilakukan dengan cara menanam makanan pendamping beras, seperti ketela pohon, ketela rambat, tales, sukun, pisang dan berbagai tanaman pangan lainnya.

Saat itu, jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya langsung gencar melakukan penanaman tanaman pangan.

Bahkan, mereka melakukan penanaman semacam ini di lahan-lahan kosong milik Pemkot Surabaya, termasuk di lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) yang ada di beberapa titik di Kota Pahlawan.

Dengan berjalannya waktu, tanaman pangan itu akhirnya sudah bisa dinikmati oleh warga Kota Surabaya.

Wali Kota Risma pun mulai melakukan panen raya. Salah satunya di lahan BTKD Kelurahan Jeruk, Lakarsantri, yang mulai dipanen pada Rabu (23/9/2020).

Hasil panen berupa Ketela Rambat Madu dan Ketela Pohon serta Lele itu dibagi-bagikan kepada warga kurang mampu di Surabaya.

“Jadi, kalau nanti daya beli rendah dan turun, dan ternyata kita bisa menanam sendiri, maka pasti bebannya lebih ringan, makanya ini kita tanam di 24 lokasi supaya banyak. Memang kalau daya beli turun ada yang bisa beli, tapi juga ada yang tidak mampu beli, sehingga bagi yang tidak mampu beli bisa diberikan panen ini. Dengan begitu, semoga tidak ada yang kekurangan makanan di Surabaya,” kata Wali Kota Risma.

Selain gencar mengembangkan program kedaulatan pangan. Wali Kota Risma juga mengaku sengaja menyetop Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 3 di Kota Surabaya.

Hal ini dilakukan supaya roda perekonomian Surabaya tetap positif meski di tengah pandemi.

Dengan cara itu, maka para pelaku usaha di Surabaya bisa kembali beroperasi dengan protokol kesehatan
yang ketat.

Dia menilai, jika PSBB itu diteruskan, bukan tidak mungkin banyak pelaku usaha yang gulung tikar.