Terbongkar, Permainan Nakal dan Pemotongan Bansos oleh Agen BNI di Sidoarjo

"Kalau disebut Rp 150 ribu plus beras 15 kg dan telor, Itu kan tidak sesuai. Berapa nilai beras dan telornya itu. Padahal, mereka juga sebenarnya berhak dapat bantuan pangan nontunai," sebut dia.

Diungkapnya pula, sebenarnya dalam penyaluran bantuan pangan nontunai juga ada beberapa laporan pelanggaran. Tapi laporannya belum tertulis, sehingga dia tidak membeber dalam pertemuan ini.

Kepala Dinsos Sidoarjo Tirto Adi mengungkapkan, pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah setelah menerima laporan tentang perkara ini. Termasik menyurati pihak BNI Sidoarjo.

"Kami telusuri dan klarifikasi, ada bukti-bukti pemotongan dan sebagainya. Kami juga sudah menyurati BNI, meminta agar dilakukan pencabutan izin terhadap agen yang melakukan penyimpangan, serta meminta agar uang potongan dikembalikan," urainya.

Surat tertanggal 24 Agustus itu disebutnya tak ada tanggapan. Baru pada 9 September BNI menjawab. Isinya, KPM atas nama Sumiyati mengaku lupa menerima tunai atau tidak, agen bersedia mengembalikan Rp 300 ribu, dan punishment kepada agen itu berupa SP3. Jika mengulangi, bakal diputus keagenannya.

"Tapi perkara ini sudah ramai diberitakan banyak media. Bahkan kejaksaan juga sudah menghubungi kami, menanyakan persoalan ini," ungkap Tirto.

Pimpinan BNI Sidoarjo, Muhammad Muadzom, yang hadir dalam pertemuan ini menyebut ada 880 agen BNI di Sidoarjo. Mereka adalah kepanjangan tangan BNI, khususnya dalam penyaluran bansos.

"Kami sudah menelusuri itu, dan kami berharap kita bersama menuntaskan persoalan ini. Terhadap agen yang nakal atau menyalahi prosedur, tentu kita akan bertindak tegas," jawab Muadzom.

Dia juga berjanji akan mengevaluasi semua agen. "Jika bisa dibina, akan kita bina. Jika tidak, ya kita binasakan," tegasnya.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Khudlori mengaku miris mendengar pengakuan warga penerima bantuan yang hak-haknya tidak diterima sepenuhnya. Pihaknya juga heran, begitu banyak persoalan serta dugaan permainan dalam penyaluran bantuan sosial di Sidoarjo.

"Banyak sekali persoalannya, bahkan sampai ke ranah hukum. Kita ingin semua dibenahi secara menyeluruh. Sistemnya, pelaksananya, dan sebagainya," kata Dhamroni.

Pihaknya juga berharap, BNI secepatnya mengambil tindakan. Agen-agen nakal harus diganti semua, pengawasannya juga harus lebih ketat. Agar penyaluran bantuan bisa benar dan tepat sasaran.