Mati-matian Tumpas KKB Papua, TNI-Polri di Nduga Dituduh Jadi Sumber Masalah, ini Kata Polda Papua

"Kemarin Bapak Menko Polhukam, Mendagri dan Wakapolri serta Kasum TNI datang ke Papua.

Menko Polhukam dan Mendagri minta agar penegakan hukum di Papua tetap pengendalinya adalah Kapolda Papua dan Wakilnya adalah Pangdam XVII/Cenderawasih" katanya.

Sementara jika dikaitkan dengan pemberitaan adanya pengungsi akibat kehadiran pasukan nonorganik itu tidak benar.

"Kelompok atau perorangan yang menyampaikan adanya pengungsian agar media yang akan mempublikasikan dapat melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak baik Polri dan TNI yang tertuduh, karena Kapolda Papua beberapa kali mengecek langsung adanya pengungsi dari Nduga di Wamena bahkan saat itu mengajak beberapa media hal itu untuk memastikan informasi yang ada saat itu" katanya.<

Polda Papua memastikan, selama masih adanya KKB Papua yang mengganggu kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua, maka upaya penegakan hukum akan terus dilakukan demi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Nduga.

Hanya saja, menurutnya, hal ini sengaja dipolitisasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan penarikan aparat dari Kabupaten Nduga.

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia bahwa yang diberikan kewenangan menggunakan senjata api ada pada dua institusi yaitu TNI dan Polri dan beberapa satuan yang dalam lingkup terbatas.

"Karena itu, aparat keamanan tidak akan mentoleransi dan akan menindak secara tegas apabila ada kelompok yang menggunakan senjata api untuk melakukan tindakan-tindak kejahatan yang meresahkan warga selama ini," ujarnya menegaskan.

Untuk itu, Kabid Humas meminta semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk turut ambil bagian dan mendukung keberadaan aparat nonorganik yang sejatinya bermaksud melindungi dan menegakkan hukum di Kabupaten Nduga.

Termasuk berupaya menuntaskan kasus pembantaian terhadap puluhan karyawan PT Istaka Karya dan kekerasan lainya yang dilakukan oleh KKB Papua di wilayah Nduga serta lainya.

"Saya kira semua pihak harus mendukung program-program pemerintah dalam membangun Papua ke depan yang lebih baik dengan menyejahterakan masyarakatnya. Bukan sebaliknya" tutup Kamal.

Kontroversi Identitas Ayah dan Anak Diduga KKB Papua

Sementara itu, identitas ayah dan anak terduga KKB Papua yang ditembak TNI pada Sabtu (18/7/2020), kini menimbulkan kontroversi.

Kontroversi tentang identitas 2 warga Nduga yang diklaim sebagai anggota KKB Papua ini mulai muncul saat Bupati Nduga, Yarius Gwijangge memberikan pernyataan.

Diketahui, dua warga Nduga terduga KKB Papua ditembak mati Tim Satgas Pamtas PR 330/TD pada Sabtu (18/7/2020).